PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Dian Kurniati | Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Ilustrasi.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung berencana untuk mengadakan kembali program penghapusan denda atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun ini.

Kepala Bapenda Adi Erlansyah mengatakan program pemutihan masih diperlukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Terlebih, kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Lampung masih mencapai jutaan unit.

"Jadi akan ada penghapusan denda dan keringanan pokok pajaknya. Ini sudah berjalan di beberapa daerah," katanya, dikutip pada Rabu (8/2/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Adi menuturkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan dimulai pada April 2023. Saat ini, Bapenda masih menyusun draf pergub sebagai payung hukum pelaksanaan program pemutihan pajak untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Kemendagri.

Dia menjelaskan terdapat 3,56 juta kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang terdaftar di Provinsi Lampung pada saat ini. Dari angka tersebut, hanya sekitar 1,2 unit kendaraan bermotor yang patuh membayar pajak.

Sisanya, yaitu 2,36 juta unit kendaraan bermotor, tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan. Adi pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum program relaksasi pajak itu untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Penyelenggaraan program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga sejalan dengan implementasi Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mulai tahun ini.

Berdasarkan pasal tersebut, kendaraan yang tidak diregistrasi ulang selama sekurang-kurangnya 2 tahun dapat dilakukan penghapusan data registrasi.

Kendaraan yang data registrasinya telah dihapus tidak dapat diregistrasi ulang sehingga akan berstatus bodong dan bisa disita kepolisian.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Masih banyaknya kendaraan terdaftar tidak bayar pajak. Ini terjadi karena Polri belum pernah menghapus data kendaraan. Program penghapusan data kendaraan sangat efektif dan bisa diperoleh data yang berpotensi untuk ditarik pajaknya," ujar Adi seperti dilansir kupastuntas.co.

Dia menambahkan program pemutihan dapat dimanfaatkan semua orang yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Masyarakat dapat mendatangi kantor Samsat terdekat untuk memanfaatkan program tersebut dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan seperti STNK/BPKB dan KTP sesuai dengan identitas pada STNK/BPKB. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN