RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR

SGATAR 2019: Digitalisasi Administrasi Pajak Jadi Kebutuhan

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Oktober 2019 | 14:12 WIB
SGATAR 2019: Digitalisasi Administrasi Pajak Jadi Kebutuhan

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Rapat tahunan ke-49 Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meninggalkan sejumlah catatan berharga untuk Ditjen Pajak (DJP).

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan selain pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar otoritas, aspek reformasi dan digitaliasi juga menjadi catatan menarik untuk ditindaklanjuti. Kedua aspek itu akan meningkatkan kapasitas DJP dalam mengumpulkan pajak.

“Reformasi perpajakan dengan mengoptimalkan pemanfaatkan teknologi informasi telah dilakukan oleh otoritas pajak dari ke-17 yurisdiksi anggota SGATAR untuk meningkatkan kapasitas dalam menghimpun penerimaan pajak,” katanya kepada DDTCNews, Senin (28/10/2019).

Baca Juga:
Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

John menjelaskan bentuk reformasi tersebut bukan hanya pada aspek administrasi. Negara anggota SGATAR, lanjutnya, juga melakukan reformasi dalam hal kebijakan pajak di dalam negeri. Oleh karena itu, setiap pembaruan teknologi juga diikuti oleh perbaikan regulasi dalam tataran domestik.

Sistem administrasi yang berbasis elektronik, menurut John, merupakan kebutuhan dasar bagi otoritas pajak saat ini. Tantangan perpajakan saat ini idealnya didukung dengan sistem administrasi yang mumpuni dalam meningkatkan kinerja otoritas pajak.

Pada ujungnya, reformasi dalam tataran kebijakan perpajakan dan juga pada level sistem administrasi dialamatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini dapat menurunkan biaya kepatuhan dari sisi otoritas maupun wajib pajak.

Baca Juga:
Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Digitalised administration merupakan kebutuhan untuk merespons semakin kompleks dan luasnya ruang lingkup pelayanan kepada wajib pajak. Outcome yang ingin diwujudkan adalah rendahnya biaya kepatuhan dan kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya," papar John.

Seperti diketahui, SGATAR merupakan wadah kerjasama internasional sesama otoritas pajak di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja otoritas pajak melalui media pertukaran informasi, ide, dan pengalaman antar otoritas pajak.

Kini, anggota SGATAR terdiri dari 17 otoritas pajak yaitu Australia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, China, Papua Nugini, Jepang, Malaysia, Makau, Mongolia, Selandia Baru, Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan Vietnam.

Baca Juga:
DJP Rilis Modul TAM, Ada Penjelasan terkait Fitur Buku Besar Coretax

Pertemuan tahun ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari 17 anggota yurisdiksi. Selain itu, terdapat perwakilan dari 21 lembaga/institusi asing dan dalam negeri seperti World Bank, IMF, Asian Development Bank, International Fiscal Association, dan JICA.

Pertemuan yang berlangsung pada 22-25 Oktober 2019 tersebut terdiri dari dua agenda pembahasan. Pertama, pembahasan isu aktual dari tim kerja (working grups). Kedua, forum pimpinan (Head of Forum) yang membahas hal-hal strategis terkait dengan kebutuhan, kelangsungan kegiatan organisasi, dan masa depan organisasi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko