SGATAR 2019: Digitalisasi Administrasi Pajak Jadi Kebutuhan

JAKARTA, DDTCNews – Rapat tahunan ke-49 Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meninggalkan sejumlah catatan berharga untuk Ditjen Pajak (DJP).

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan selain pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar otoritas, aspek reformasi dan digitaliasi juga menjadi catatan menarik untuk ditindaklanjuti. Kedua aspek itu akan meningkatkan kapasitas DJP dalam mengumpulkan pajak.

“Reformasi perpajakan dengan mengoptimalkan pemanfaatkan teknologi informasi telah dilakukan oleh otoritas pajak dari ke-17 yurisdiksi anggota SGATAR untuk meningkatkan kapasitas dalam menghimpun penerimaan pajak,” katanya kepada DDTCNews, Senin (28/10/2019).

John menjelaskan bentuk reformasi tersebut bukan hanya pada aspek administrasi. Negara anggota SGATAR, lanjutnya, juga melakukan reformasi dalam hal kebijakan pajak di dalam negeri. Oleh karena itu, setiap pembaruan teknologi juga diikuti oleh perbaikan regulasi dalam tataran domestik.

Sistem administrasi yang berbasis elektronik, menurut John, merupakan kebutuhan dasar bagi otoritas pajak saat ini. Tantangan perpajakan saat ini idealnya didukung dengan sistem administrasi yang mumpuni dalam meningkatkan kinerja otoritas pajak.

Pada ujungnya, reformasi dalam tataran kebijakan perpajakan dan juga pada level sistem administrasi dialamatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini dapat menurunkan biaya kepatuhan dari sisi otoritas maupun wajib pajak.

“Digitalised administration merupakan kebutuhan untuk merespons semakin kompleks dan luasnya ruang lingkup pelayanan kepada wajib pajak. Outcome yang ingin diwujudkan adalah rendahnya biaya kepatuhan dan kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya," papar John.

Seperti diketahui, SGATAR merupakan wadah kerjasama internasional sesama otoritas pajak di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja otoritas pajak melalui media pertukaran informasi, ide, dan pengalaman antar otoritas pajak.

Kini, anggota SGATAR terdiri dari 17 otoritas pajak yaitu Australia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, China, Papua Nugini, Jepang, Malaysia, Makau, Mongolia, Selandia Baru, Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan Vietnam.

Pertemuan tahun ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari 17 anggota yurisdiksi. Selain itu, terdapat perwakilan dari 21 lembaga/institusi asing dan dalam negeri seperti World Bank, IMF, Asian Development Bank, International Fiscal Association, dan JICA.

Pertemuan yang berlangsung pada 22-25 Oktober 2019 tersebut terdiri dari dua agenda pembahasan. Pertama, pembahasan isu aktual dari tim kerja (working grups). Kedua, forum pimpinan (Head of Forum) yang membahas hal-hal strategis terkait dengan kebutuhan, kelangsungan kegiatan organisasi, dan masa depan organisasi. (kaw)