DEPUTI SENIOR BANK INDONESIA

Setujui Destry Damayanti Jadi DGS, DPR Ingin BI yang Independen

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 Juli 2019 | 11:11 WIB
Setujui Destry Damayanti Jadi DGS, DPR Ingin BI yang Independen

Destry Damayanti. 

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR menyetujui Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI), menggantikan Mirza Adityaswara. Sejumlah pesan titipan kebijakan disampaikan setelah keputusan diteken.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan persetujuan Destry menjadi DGS BI dilakukan secara aklamasi. Seluruh fraksi yang mengikuti rapat internal di Komisi XI memberikan lampu hijau untuk pencalonan Destry.

“Dalam rapat internal dan forum lobi yang dihadiri 9 fraksi semua secara bulat menerima secara aklamasi. Kita ingin BI yang independen. Jadi, BI yang tidak bisa diperintah oleh siapapun sehingga independen dalam mengatur moneter,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (11/7/2019).

Baca Juga:
BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Politisi Partai Golkar tersebut menyisipkan dua kebijakan kepada Destry dalam menjalankan tugas sebagai orang nomer 2 di otoritas moneter.Pertama, sinergi dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, selama ini APBN dan konsumsi domestik menjadi andalan dalam menopang perekonomian nasional.

Oleh karena itu, dia meminta Destry untuk melakukan inovasi dalam memperdalam produk dan pasar keuangan. Peran swasta, menurut Mekeng, harus lebih diberdayakan dalam menarik investasi dari luar negeri.

“Kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengandalkan dari dalam negeri yaitu APBN karena sumbernya lebih banyak dari pajak. Kita ingin investasi dari luar negeri dan BI punya peran besar dalam memperdalam produk—produk keuangan,” paparnya.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli Saat PPN Naik, BI Diminta Turunkan Suku Bunga Acuan

Kedua, penjagaan hubungan baik dengan dunia perbankan. Mekeng menyebutkan melalui kerja sama dan kolaborasi antara BI dan dunia perbankan akan semakin memperkuat struktur perekonomian domestik.

“Yang kedua kita harap Bu Destry tidak menjaga jarak dengan pasar sehingga bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasar dan perbankan. Jadi, dia bisa serap aspirasi yang ada di dunia perbankan,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 09:43 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Kamis, 05 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Daya Beli Saat PPN Naik, BI Diminta Turunkan Suku Bunga Acuan

Sabtu, 30 November 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Prabowo: Indonesia Disegani karena Tidak Pernah Gagal Bayar Utang

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?