PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan Naik, Dirjen Pajak: Profitabilitas Korporasi Baik

Kurniawan Agung Wicaksono | Kamis, 25 Oktober 2018 | 11:53 WIB
Setoran PPh Badan Naik,  Dirjen Pajak: Profitabilitas Korporasi Baik

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan profitabilitas perusahaan atau korporasi pada tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan badan hingga September 2018.

Realisasi penerimaan pos pajak penghasilan (PPh) badan hingga September 2018 mencapai Rp175,30 triliun. Angka itu, menurutnya, mengalami petumbuhan hingga 25,04%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu 17,21%.

“Ini menunjukkan profitabilitas korporasi atau perusahaan di Indonesia cukup baik, positif. Buktinya, mereka membayar pajak lebih besar,” katanya saat berbicara di hadapan wajib pajak KPP Madya Jakarta Timur, seperti dikutip pada Kamis (25/10/2018).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Realisasi penerimaan pos PPh badan ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan. Hingga akhir September 2018, penerimaan pajak tercatat Rp900,86 triliun. Realisasi itu mencapai 63,26% dibandingkan target APBN 2018 dan tumbuh 16,87% (year on year/yoy).

Realisasi PPh badan hingga September 2018 tersebut menempati posisi kedua setelah PPN dalam negeri senilai Rp206,40 triliun. Namun, PPN dalam negeri hanya mengalami pertumbuhan 8,22%, melambat dari tahun lalu 12,15%.

Selanjutnya, realisasi PPN impor senilai Rp133,83 triliun (tumbuh 27,52%), PPh 21 senilai Rp101,59 triliun (tumbuh 16,92%), PPh final senilai Rp80,87 triliun (11,16%), PPh 26 senilai Rp40,95 triliun (tumbuh 26,64%), PPh 22 impor senilai Rp40,58 triliun (tumbuh 26,20%), dan PPh OP senilai Rp8,11 triliun (tumbuh 21,79%).

Baca Juga:
Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

Jika melihat dari sisi sektoral bidang usaha, sumbangan terbesar penerimaan pajak berasal dari industri pengolahan dengan porsi 29,3%. Namun, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan senilai Rp246,90 triliun hanya mencatatkan pertumbuhan 11,94%. Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan performa periode yang sama tahun lalu 18,06%.

Kendati hanya mencatatkan kontribusi 6,3%, realisasi pajak untuk sektor pertambangan dari awal tahun hingga September 2018 senilai Rp53,29 triliun. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan 70,14%, tertinggi dibandingkan dengan sektor usaha lainnya.

“Industri pengolahan memang agak slow down, tapi perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan bagus semua. Secara keseluruhan semua sangat bagus,” tutur Robert. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

Senin, 20 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 136/2024

Ini Enam Entitas yang Dikecualikan dari Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi