PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan Naik, Dirjen Pajak: Profitabilitas Korporasi Baik

Kurniawan Agung Wicaksono | Kamis, 25 Oktober 2018 | 11:53 WIB
Setoran PPh Badan Naik,  Dirjen Pajak: Profitabilitas Korporasi Baik

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan profitabilitas perusahaan atau korporasi pada tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan badan hingga September 2018.

Realisasi penerimaan pos pajak penghasilan (PPh) badan hingga September 2018 mencapai Rp175,30 triliun. Angka itu, menurutnya, mengalami petumbuhan hingga 25,04%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu 17,21%.

“Ini menunjukkan profitabilitas korporasi atau perusahaan di Indonesia cukup baik, positif. Buktinya, mereka membayar pajak lebih besar,” katanya saat berbicara di hadapan wajib pajak KPP Madya Jakarta Timur, seperti dikutip pada Kamis (25/10/2018).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Realisasi penerimaan pos PPh badan ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan. Hingga akhir September 2018, penerimaan pajak tercatat Rp900,86 triliun. Realisasi itu mencapai 63,26% dibandingkan target APBN 2018 dan tumbuh 16,87% (year on year/yoy).

Realisasi PPh badan hingga September 2018 tersebut menempati posisi kedua setelah PPN dalam negeri senilai Rp206,40 triliun. Namun, PPN dalam negeri hanya mengalami pertumbuhan 8,22%, melambat dari tahun lalu 12,15%.

Selanjutnya, realisasi PPN impor senilai Rp133,83 triliun (tumbuh 27,52%), PPh 21 senilai Rp101,59 triliun (tumbuh 16,92%), PPh final senilai Rp80,87 triliun (11,16%), PPh 26 senilai Rp40,95 triliun (tumbuh 26,64%), PPh 22 impor senilai Rp40,58 triliun (tumbuh 26,20%), dan PPh OP senilai Rp8,11 triliun (tumbuh 21,79%).

Baca Juga:
Tingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Perlu Perdalam Sektor Keuangan

Jika melihat dari sisi sektoral bidang usaha, sumbangan terbesar penerimaan pajak berasal dari industri pengolahan dengan porsi 29,3%. Namun, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan senilai Rp246,90 triliun hanya mencatatkan pertumbuhan 11,94%. Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan performa periode yang sama tahun lalu 18,06%.

Kendati hanya mencatatkan kontribusi 6,3%, realisasi pajak untuk sektor pertambangan dari awal tahun hingga September 2018 senilai Rp53,29 triliun. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan 70,14%, tertinggi dibandingkan dengan sektor usaha lainnya.

“Industri pengolahan memang agak slow down, tapi perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan bagus semua. Secara keseluruhan semua sangat bagus,” tutur Robert. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Perlu Perdalam Sektor Keuangan

Jumat, 13 Desember 2024 | 12:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan Diproyeksi Masih Akan Kontraksi, Ini Kata Menkeu

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci