PENERIMAAN NEGARA

Setoran PNBP Tetap Tumbuh Meski Ada Tren Penurunan Harga Komoditas

Dian Kurniati | Rabu, 28 Juni 2023 | 14:00 WIB
Setoran PNBP Tetap Tumbuh Meski Ada Tren Penurunan Harga Komoditas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan Mei 2023 mencapai Rp260,5 triliun atau 59% dari target yang ditetapkan senilai Rp441,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PNBP tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 16%. Menurutnya, kinerja PNBP masih baik meski terdampak penurunan harga berbagai komoditas.

"Realisasi PNBP masih mengalami kenaikan cukup sehat sebesar 16,2% year-on-year," katanya, dikutip pada Rabu (28/6/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan harga komoditas global saat ini mulai termoderasi sehingga berdampak terhadap realisasi PNBP. Kondisi itu utamanya tercermin dari realisasi pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang turun 19% menjadi Rp51,1 triliun.

Menurutnya, kinerja PNBP SDA tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pada periode yang sama tahun lalu. Pada periode Januari-Mei 2022, realisasi PNBP SDA migas mengalami pertumbuhan hingga 98%.

Sementara itu, PNBP SDA nonmigas mencapai Rp68,7 triliun, tumbuh 117% karena tingginya harga batubara acuan (HBA) dan pemberlakuan PP 26/2022. Realisasi tersebut bahkan setara dengan 106% dari target pada APBN.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Kinerja PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Pada PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan, lanjut Sri Mulyani, realisasinya mencapai Rp41,7 triliun atau tumbuh 66,1%. Realisasi tersebut ditopang setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN), terutama perbankan.

"Ini kenaikan tajam dalam penerimaan kita dibanding tahun lalu yang hanya Rp25,1 triliun. Artinya BUMN-BUMN, terutama yang kelompok penyumbang dividen, mengalami pertumbuhan yang cukup baik," ujarnya.

Untuk jenis PNBP lainnya, realisasinya senilai Rp69,6 triliun, turun tipis 1,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan penurunan pendapatan dari kementerian dan lembaga.

Untuk PNBP dari BLU, realisasinya mencapai Rp29,5 triliun, turun 13,5%. Kontraksi ini utamanya berasal dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja