Setoran Pajak Mulai Seret, Shortfall Diprediksi Naik

JAKARTA, DDTCNews – Dompet penerimaan pajak makin menipis, sebab realisasi penerimaan pajak sampai Juli 2017 masih di bawah harapan. Kabar tersebut menjadi topik utama sejumlah media nasional pagi ini, Kamis (10/8).

Merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, tujuh bulan pertama tahun ini realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp601,1 triliun atau sekitar 46,8% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.284 triliun. Meski tumbuh 12,4% dibanding periode yang sama tahun 2016, realisasi pajak yang masih dibawah 50% dikhawatirkan memperlebar shortfall.

Sejauh ini belum ada strategi baru Ditjen Pajak untuk mencapai target tersebut. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Yon Arsal mengatakan akan terus mengupayakan pencapaian penerimaan pajak pada semester kedua.

Berita lainnya mengenai kalangan pengusaha yang mengeluhkan pajak yang masih menjadi penghambat memperluas usaha dan pemerintah yang akan segera mengejar pajak dari Google cs dengan menerbitkan regulasi baru. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Pajak Masih Jadi Keluhan Pengusaha

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan pemerintah harus mulai menghilangkan sentimen negatif yang menyeret laju ekonomi. Menurutnya, Ditjen Pajak telah banyak menarik pajak untuk sektor industri. Banyaknya tarikan dan variasi ini membuat pengusaha makin kehilangan dorongan untuk meningkatkan usahanya. Ade menambahkan edukasi masalah pajak harus dilakukan pemerintah. Jika tidak, ia menganggap pemerintah tak ubahnya memainkan hukum seperti di jalanan.

• Paksa Google cs Bayar Pajak, Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Baru

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan telah menyiapkan langkah ampuh untuk membuat perusahaan besar seperti Google, Facebook, Twitter hingga Yahoo mematuhi kewajibannya selama beroperasi di Indonesia. Kewajiban yang dimaksud adalah meliputi perpajakan hingga hukum yang berlaku. Rudiantara yang ditemui seusai rapat dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution hal ini akan tertuang dalam regulasi layanan multimedia berbasis digital atau Over The Top (OTT).

• Sri Mulyani Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan dana desa belum banyak tersentuh sehingga menjadi riskan dan rawan diselewengkan. Untuk itu, pemerintah terus mengawasi pengelolaan dana desa. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 telah mempertahankan dana desa di kisaran Rp60 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengawasi pengelolaan dana desa.

• Kemenku Siapkan Regulasi Untuk Pajak Freeport

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan jika regulasi pajak PT Freeport Indonesia akan segera dikeluarkan lewat Peraturan Pemerintah (PP). Hal itu dilakukan dalam rangka kepastian hukum mengenai ketentuan perpajakan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot mengatakan nantinya draf dari PP tersebut akan disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Setelah itu, barulah draf tersebut akan diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Sekretariat Negara (Setneg) untuk disahkan.

• Pemerintah Rekam Transaksi Online di Akhir Tahun

Menkominfo Rudiantara menyatakan pemerintah saat ini tengah merancang upaya untuk transaksi online. Rudiantara menyatakan setelah Peraturan Presiden (perpres) roadmap diterbitkan, pemerintah akan melakukan beberapa hal. Pertama, akan mencatatkan nilai transaksi pada market place dengan menghubungkan sistem payment Bank Indonesia (BI). Kedua, isu-isu pada road map e-commerce akan dikaitkan dengan payment system Bank Indonesia yakni sistem pembayaran nasional atawa national payment gateway (NPG). Di mana hal tersebut menjadi salah satu inisiatif kebijakan Bank Indonesia. Ketiga, pemerintah akan meyiapkan pencatatan transaksi UKM secara cross border dengan negara lain. Hal ini yang akan diupayakan untuk dibahas dengan negara lain. (Amu)