Sepanjang Pengurus, Ubah Penandatangan e-Faktur Tak Perlu Beritahu KPP

JAKARTA, DDTCNews – Kring Pajak menyatakan perubahan penandatangan SPT ataupun e-faktur tak perlu dilakukan pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak (KPP) sepanjang nama penandatangan yang baru merupakan pengurus wajib pajak badan.

Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet yang ingin mengganti data penandatangan SPT ataupun e-faktur. Menurut Kring Pajak, wajib pajak badan cukup menambahkan nama baru penandatangan tersebut dalam daftar penandatangan pada DJP Online.

"Untuk aplikasi e-faktur dengan cara masuk Menu Referensi > Administrasi User > pilih user mana yang mau diubah > klik Ubah user > ubah data penandatangannya > klik Daftarkan user,” sebut Kring Pajak di media sosial, Rabu (24/7/2024).

Sebagai informasi, pengertian pengurus tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-4/PJ/2020. Berdasarkan Pasal 42 ayat (5) PER-4/PJ/2020, disebutkan bahwa pengurus memiliki 3 macam pengertian.

Pertama, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kedua, orang yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, kecuali untuk cabang.

Ketiga, dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan atau akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan atau surat keterangan dari pengurus atau pimpinan yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya dari wajib pajak badan.

Surat keterangan yang dimaksud harus menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. (rig)