PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Semester I/2020, Setoran Pajak Kendaraan Jauh di Bawah Target

Redaksi DDTCNews | Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:30 WIB
Semester I/2020, Setoran Pajak Kendaraan Jauh di Bawah Target

Ilustrasi. (DDTCNews)

MATARAM, DDTCNews—Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi penerimaan pajak daerah sepanjang semester I/2020 ini tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama pajak kendaraan bermotor.

Kepala Bappenda NTB Iswandi mengatakan kinerja andalan penerimaan daerah dari jenis pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada semester I/2020 masih di bawah 50% dari target.

"Pandemi virus Corona atau Covid-19 ini paling berdampak terhadap realisasi pajak daerah terutama PKB dan BBN-KB yang saat ini masih di bawah 50% dari target," katanya dikutip Rabu (12/8/2020).

Baca Juga:
Optimalkan Setoran Pajak Kendaraan di Kota Ini, Razia Akan Digencarkan

Menurut Iswandi, realisasi penerimaan pajak PKB paruh pertama tahun ini mencapai Rp196 miliar atau 44,1% dari target. Begitu juga dengan setoran BBN-KB yang baru mencapai Rp146 miliar atau 41,8% dari target.

Tren penurunan setoran PKB mulai terjadi sejak kuartal I/2020. Pada Januari, setoran PKB mencapai Rp40,6 miliar. Pada bulan-bulan selanjutnya, turun menjadi Rp35,9 miliar dan Rp34,8 miliar. Pada April 2020, setoran hanya Rp24,7 miliar.

Insentif PKB yang diluncurkan pemprov pada April hingga Juli 2020 memberikan dampak positif pada peningkatan setoran PKB bulanan. Penerimaan naik menjadi Rp28 miliar pada Mei 2020 dan menjadi Rp32,2 miliar pada Juni 2020.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Sementara itu, realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai Rp124 miliar atau 49% dari target. Lalu, setoran pajak air permukaan mencapai Rp621 juta atau 62% dari target.

Selanjutnya, realisasi penerimaan pajak rokok mencapai Rp125 miliar atau 38,6% dari target sebesar Rp325,5 miliar. Namun, setoran pajak rokok naik signifikan pada Juli menjadi Rp215 miliar atau 66% dari target.

Secara akumulasi, realisasi pendapatan asli daerah dan dana transfer pemerintah pusat pada semester I/2020 mencapai Rp2,6 triliun atau 52,2% dari target pendapatan asli daerah tahun ini sebesar Rp5,07 triliun.

“Kesimpulannya sampai semester pertama, realisasi pendapatan daerah masih relatif baik. Hanya terdampak pada sumber penerimaan PKB dan BBNKB,” tutur Iswandi dilansir Suara NTB. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya