KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sebelum Resmi Berlaku, Permendag 36/2023 Soal Impor Bakal Direvisi

Dian Kurniati | Senin, 04 Maret 2024 | 10:00 WIB
Sebelum Resmi Berlaku, Permendag 36/2023 Soal Impor Bakal Direvisi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perdagangan bakal merevisi Permendag 36/2023 sebelum resmi berlaku mulai 10 Maret 2024 nanti.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan revisi diperlukan untuk mengakomodasi aspirasi pelaku usaha. Menurutnya, perubahan akan terjadi pada daftar komoditas yang masuk dalam pelarangan dan/atau pembatasan (lartas).

"[Permendag] kita revisi lagi karena ada paling enggak 3 perubahan [lartas]," katanya, dikutip pada Senin (4/3/2024).

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Susiwijono mengatakan ketentuan soal lartas bersifat dinamis karena terus dievaluasi pemerintah. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.

Sejak diundangkan pada 11 Desember 2023, pemerintah juga telah melaksanakan berbagai sosialisasi dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, pengusaha meminta pelonggaran ketentuan impor atas 3 komoditas yang masuk lartas berdasarkan Permendag 36/2023.

Ketiga komoditas tersebut yakni monoetilena glikol (MEG), suku cadang pesawat yang dibutuhkan sektor maintenance, repair and overhaul (MRO), serta bahan baku plastik.

Baca Juga:
Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang

"Tiga [komoditas] itu sudah langsung kita revisi sehingga nanti sebentar lagi akan keluar revisi Permendag 36/2023," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan Permendag 36/2023, yang salah satunya mengatur pengetatan pengawasan impor terhadap sejumlah komoditas. Pengetatan pengawasan impor dilakukan dengan mengembalikan pengawasan dari post-border menjadi border.

Pengawasan border dilaksanakan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), sedangkan pengawasan post-border dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag. Informasi detail mengenai komoditas lartas dapat diakses melalui situs https://insw.go.id/intr, dengan meng-input kode HS atau nama barang. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Kamis, 19 Desember 2024 | 19:00 WIB BEA CUKAI BATAM

Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang

Kamis, 19 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Catat! Buku Hiburan, Roman Populer, Hingga Komik Tetap Kena Bea Masuk

Kamis, 19 Desember 2024 | 10:36 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Cegah Penyelundupan, DJBC Mulai Gunakan Alat Pemindai Peti Kemas

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra