Sebelum Implementasi Penuh NIK-NPWP, Gubernur Imbau WP Segera Validasi

AMBON, DDTCNews - Gubernur Maluku Murad Ismail mengingatkan wajib pajak agar segera melakukan pemutakhiran atau validasi data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi.

Murad mengatakan validasi data NIK menjadi NPWP diperlukan untuk mengakses pelayanan pajak secara lebih efisien. Menurutnya, wajib pajak perlu bergegas melakukan validasi sebelum penggunaan NIK sebagai NPWP diimplementasikan penuh pada 1 Juli 2024.

"Segera lakukan pemutakhiran data NIK dan NPWP melalui situs online pajak karena mulai tanggal 1 Juli 2024, NPWP sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan NIK," katanya dalam video yang diunggah akun Instagram @malukuprov, dikutip pada Jumat (16/2/2024).

Berdasarkan PMK 112/2022, NIK telah resmi digunakan sebagai NPWP sejak 1 Januari 2024. Namun, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bakal dimulai pada 1 Juli 2024, bersamaan dengan penerapan coretax administration system.

NIK yang telah valid sebagai NPWP akan mempermudah wajib pajak melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, validasi juga dibutuhkan apabila wajib pajak mengakses layanan administrasi oleh pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NIK.

Validasi NIK sebagai NPWP dapat dilakukan melalui DJP Online. Apabila mengalami kendala, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak atau KPP terdekat melalui email atau saluran lain.

Selain soal validasi NIK sebagai NPWP, Murad juga meminta wajib pajak segera menyampaikan SPT Tahunan. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024.

Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2024.

Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.

"Laporkan SPT Saudara-Saudara sebelum tanggal 31 Maret 2024," ujarnya. (sap)