KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sebelas Negara Tandatangani Deklarasi Asia Initiative

Muhamad Wildan | Kamis, 14 Juli 2022 | 15:30 WIB
Sebelas Negara Tandatangani Deklarasi Asia Initiative

Ilustrasi.

BADUNG, DDTCNews - Sebelas negara Asia termasuk Indonesia resmi menandatangani Bali Declaration pada sela-sela penyelenggaraan G-20.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Bali Declaration yang ditandatangani hari ini, Kamis (14/7/2022), memberikan landasan politik yang kuat untuk mendukung keberhasilan Asia Initiative.

"Asia Initiative adalah simbol dari upaya kolektif regional dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran dana gelap (illicit financial flow)," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

Sri Mulyani mengatakan Asia Initiative akan mengambil peran penting dalam mengakselerasi transparansi pajak dan pertukaran informasi perpajakan antaryurisdiksi.

Sri Mulyani mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Asia Initiative telah berkomitmen untuk memperkuat dan meneruskan pertukaran informasi perpajakan dan pemenuhan standar transparansi perpajakan.

Dalam jangka pendek, transparansi pajak yang difasilitasi oleh Asia Initiative memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan dalam negeri (domestic resource mobilization/DRM). Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk memulihkan perekonomian dari dampak-dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Secara jangka panjang, Asia Initiative akan berperan dalam upaya perang melawang penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan praktik-praktik perpajakan yang tak dibenarkan (unacceptable tax practices).

Untuk diketahui, pertemuan perdana Asia Initiative digelar pada Februari lalu. Pertemuan perdana tersebut dipimpin oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Dalam pertemuan perdana para perwakilan yurisdiksi telah menyepakati tata kelola Asia Initiative. "Kemajuan pada pertemuan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk pertemuan kita pada hari ini," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Selasa, 17 September 2024 | 16:37 WIB KEPATUHAN PAJAK

Bangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WP

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja