KP2KP PINRANG

Sambangi Pasar, Petugas Pajak Ingatkan Pedagang Validasi NIK Jadi NPWP

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 14 Januari 2023 | 17:00 WIB
Sambangi Pasar, Petugas Pajak Ingatkan Pedagang Validasi NIK Jadi NPWP

Ilustrasi. Pedagang menata dagangannya di Pasar Tradisional Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (5/1/2023). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/rwa.

PINRANG, DDTCNews - Petugas pajak dari KP2KP Pinrang, Sulawesi Selatan mengunjungi Pasar Bungi beberapa waktu lalu. Mereka menyosialisasikan implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai Januari 2024 mendatang.

Kepada pedagang, petugas pajak mengimbau agar pemutakhiran data mandiri segera dilakukan. Kepala KP2KP Pinrang Akhmad Reiza Herbowo menyampaikan pasar tradisional menjadi sasaran sosialisasi karena banyak wajib pajak yang berprofesi sebagai pedagang belum memahami secara mendalam tentang kebijakan baru ini.

"Kami menemukan data bahwa banyak wajib pajak pelaku pasar masih belum mengerti sepenuhnya terkait peraturan pajak yang terbaru. Pojok Pajak pemutakhiran data mandiri juga kita adakan dalam rangka percepatan validasi NIK menjadi NPWP," kata Reiza dilansir pajak.go.id, dikutip pada Sabtu (14/1/2023).

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Wajib pajak diimbau melakukan pemutakhiran data secara mandiri atas data-data utama sebelum 31 Maret 2023. Sementara pemutakhiran data-data selain data utama, masih bisa dilakukan paling lambat 31 Desember 2023.

Adapun data utama yang dimaksud seperti NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama antara lain nomor ponsel dan surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga.

Selain itu, petugas juga memanfaatkan kunjungan lapangan ini untuk menjelaskan ketentuan soal batasan omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta. Hal tersebut diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Berdasarkan aturan ini, hanya selisih atas omzet yang melebihi Rp500 juta yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak pelaku UMKM.

Baca Juga:
Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Petugas pajak juga mengimbau para pedagang pasar untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya di Kantor Pajak Pinrang. Tujuannya, pedagang bisa sekaligus memperoleh edukasi perpajakan terbaru.

Pojok Pajak Pasar Bungi berlangsung hingga pukul 11 waktu setempat bersamaan dengan para pedagang yang akan mengemasi barang dagangan mereka. Sebelum meninggalkan tempat, petugas Pojok Pajak banyak menerima beberapa permintaan konsultasi dari pedagang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN