KP2KP PINRANG

Sambangi Pasar, Petugas Pajak Ingatkan Pedagang Validasi NIK Jadi NPWP

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 14 Januari 2023 | 17:00 WIB
Sambangi Pasar, Petugas Pajak Ingatkan Pedagang Validasi NIK Jadi NPWP

Ilustrasi. Pedagang menata dagangannya di Pasar Tradisional Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (5/1/2023). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/rwa.

PINRANG, DDTCNews - Petugas pajak dari KP2KP Pinrang, Sulawesi Selatan mengunjungi Pasar Bungi beberapa waktu lalu. Mereka menyosialisasikan implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai Januari 2024 mendatang.

Kepada pedagang, petugas pajak mengimbau agar pemutakhiran data mandiri segera dilakukan. Kepala KP2KP Pinrang Akhmad Reiza Herbowo menyampaikan pasar tradisional menjadi sasaran sosialisasi karena banyak wajib pajak yang berprofesi sebagai pedagang belum memahami secara mendalam tentang kebijakan baru ini.

"Kami menemukan data bahwa banyak wajib pajak pelaku pasar masih belum mengerti sepenuhnya terkait peraturan pajak yang terbaru. Pojok Pajak pemutakhiran data mandiri juga kita adakan dalam rangka percepatan validasi NIK menjadi NPWP," kata Reiza dilansir pajak.go.id, dikutip pada Sabtu (14/1/2023).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Wajib pajak diimbau melakukan pemutakhiran data secara mandiri atas data-data utama sebelum 31 Maret 2023. Sementara pemutakhiran data-data selain data utama, masih bisa dilakukan paling lambat 31 Desember 2023.

Adapun data utama yang dimaksud seperti NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama antara lain nomor ponsel dan surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga.

Selain itu, petugas juga memanfaatkan kunjungan lapangan ini untuk menjelaskan ketentuan soal batasan omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta. Hal tersebut diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Berdasarkan aturan ini, hanya selisih atas omzet yang melebihi Rp500 juta yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak pelaku UMKM.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Petugas pajak juga mengimbau para pedagang pasar untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya di Kantor Pajak Pinrang. Tujuannya, pedagang bisa sekaligus memperoleh edukasi perpajakan terbaru.

Pojok Pajak Pasar Bungi berlangsung hingga pukul 11 waktu setempat bersamaan dengan para pedagang yang akan mengemasi barang dagangan mereka. Sebelum meninggalkan tempat, petugas Pojok Pajak banyak menerima beberapa permintaan konsultasi dari pedagang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?