Saldo Pemda Terus Menumpuk di Bank, Ternyata Ini Biang Keroknya

BOGOR, DDTCNews - Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu mencatat adanya problem struktural yang membuat saldo pemerintah daerah (pemda) di bank terus menumpuk dan belanja cenderung lambat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan belanja daerah cenderung lambat dan saldo akan terus meningkat hingga Oktober akibat keterlambatan proses kontrak.

"Ini yang harus di lakukan reform secara struktural, yakni bagaimana daerah bisa mempercepat kontrak. Kontrak ini bisa cepat kalau perencanaannya cepat. Ini kami dengan Kemendagri kami lakukan monitoring," ujar Prima, Kamis (28/7/2022).

Saldo pemda biasanya baru akan menurun pada November dan Desember. Meski demikian, saldo pemda pada akhir Desember biasanya masih senilai lebih dari Rp100 triliun.

Lambatnya kontrak dan realisasi belanja sendiri tidak terlepas dari banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut serta dalam perencanaan hingga eksekusi dari belanja daerah.

Dalam tahap perencanaan, OPD yang bertanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, eksekusi dari belanja-belanja tersebut tersebar di berbagai dinas. Adapun OPD yang memiliki kewenangan mencairkan dana belanja tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Prima mengatakan terkadang ketiga OPD di atas tidak dapat menjalankan tugasnya secara koordinatif sehingga berdampak terhadap kinerja realisasi belanja daerah. Adapun sekretaris daerah (sekda) sudah mengemban banyak tugas sehingga banyak aspek teknis dari belanja daerah yang tidak dapat dimonitor secara optimal.

Oleh karena itu, menurutnya, pemda perlu menunjuk 1 orang yang bertugas sebagai koordinator belanja agar proses perencanaan hingga eksekusi belanja dapat berjalan optimal.

"Ini yang sekarang sedang kita perbaiki, di Kemendagri juga ada aturan dan rambu-rambu yang sedang dilakukan perbaikan sehingga bisa ada percepatan belanja," ujar Prima.

Untuk diketahui, nilai saldo pemda yang masih mengendap di bank pada Juni 2022 tercatat mencapai Rp220,95 triliun. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2022.

Tingginya saldo pemda tidak terlepas dari menurunnya realisasi belanja daerah. Hingga Juni, realisasi belanja pada APBD seluruh Indonesia tercatat masih senilai Rp333 triliun atau terkontraksi -7,7% bila dibandingkan dengan Juni tahun sebelumnya. (sap)