Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Toronto, Kanada berencana memungut pajak atas rumah kosong mulai tahun 2022. Kebijakan ini praktis menyulut pro dan kontra di kalangan pakar.

Sebenarnya, wacana ini dilempar pemerintah demi mendorong pemilik rumah kosong untuk menyewakan properti miliknya. Jika rumah kosong kembali dimanfaatkan, pemerintah berharap suplai tempat tinggal bisa kembali meningkat.

Namun, Toronto bisa belajar dari Vancouver. Tahun 2018 lalu, kebijakan pajak rumah kosong sempat diterapkan di Vancouver. Dari estimasi 10.000 rumah kosong yang bisa dipajaki, realisasinya hanya 2.538 unit saja yang masuk kriteria. Masuk 2019, jumlah rumah kosong yang menyetor pajak kembali turun menjadi 1.893 unit.

Kendati tujuannya memang mendorong lebih banyak rumah agar kembali terisi, namun dari sisi penerimaan kebijakan ini dianggap kurang efektif.

"Krisis ketersediaan rumah ini sebenarnya dapat kita atasi dengan menciptakan kondisi yang lebih seimbang antara pemilik rumah dengan calon pembeli," dikutip dari theglobeandmail.com, Selasa (26/10/2021).

Ekonom pun menyarankan pemerintah untuk melakukan 3 langkah untuk mengatasi permasalahan supply-demand perumahan. Pertama, pemerintah bisa menahan spekulasi kenaikan harga rumah yang terjadi di pasar. Pihak bank berperan untuk memberikan aturan ketat untuk pinjaman atas rumah.

Misalnya, syarat dan ketentuan pinjaman bagi para investor, nonresiden, dan spekulan properti dibuat lebih kompleks. Sebaliknya, pembeli rumah diberikan keringanan pinjaman dan persyaratan.

Kedua, proses pembelian dirancang lebih transparan. Ada parameter serta batas minimum dan maksimum penawaran. Dengan begini, harga yang terlalu melonjak karena kelebihan penawaran bisa diminimalisir.

Selain itu, warga lokal harus diprioritaskan untuk dapat memiliki hunian. Dengan mekanisme ini, pembeli bisa memperhitungkan dan memiliki kepastian dalam membeli rumah. Warga negara Kanada juga diharapkan dapat hidup lebih baik dengan memiliki hunian sendiri.

Ketiga, menerbitkan aturan terbaru terkait sewa rumah. Salah satunya dengan mengurangi beban pajak penghasilan (PPh) terutang dengan biaya sewa yang dikeluarkan. Kanada bisa berkaca pada Swis yang sudah lebih dulu menerapkan insentif untuk sewa rumah.

Skema pajak terkait sewa rumah ini dapat mengurangi tekanan masyarakat. Alih-alih melemparkan beban baru, skema ini justru akan memberikan keadilan baik bagi pemilik properti maupun masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri. (tradiva sandriana/sap)