RS dan Sekolah Perlu Jadi PKP Bila Omzetnya di Atas Rp4,8 Miliar

JAKARTA, DDTCNews - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 49/2022, pelaku usaha yang dahulu melakukan penyerahan yang dikecualikan dari PPN seperti rumah sakit dan sekolah swasta perlu menjadi pengusaha kena pajak (PKP) apabila omzetnya melampaui Rp4,8 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan apabila omzet belum melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun maka pengusaha belum harus menjadi PKP.

"Untuk dikukuhkan menjadi PKP, ada threshold yang harus dipenuhi. Sepanjang belum memenuhi threshold itu maka masih diperbolehkan untuk tidak menjadi PKP," katanya, Selasa (20/12/2022).

Neilmaldrin menyebut DJP masih menyiapkan PMK khusus yang mengatur secara khusus mengenai administrasi PPN atas penyerahan barang dan jasa yang dahulu dikecualikan dari PPN dan sekarang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan PP 49/2022.

"Terkait dengan terbitnya PP 49/2022 di mana ada beberapa barang/jasa yang dulunya dikecualikan dari PPN menjadi PPN dibebaskan, akan diterbitkan aturan turunan yang menegaskan hal tersebut," ujarnya.

Untuk diketahui, barang yang dahulu dikecualikan dari pengenaan PPN dan sekarang menjadi barang kena pajak (BKP) yang dibebaskan dari PPN contohnya ialah kebutuhan pokok yang meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Sementara itu, jasa yang dahulu dikecualikan dari PPN dan sekarang menjadi jasa kena pajak (JKP) bebas PPN antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, dan jasa pendidikan.

Selanjutnya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Bila menjadi PKP, pengusaha harus membuat faktur pajak dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN. Kode faktur yang digunakan untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah 08.

Faktur pajak juga perlu diberikan keterangan atau cap PPN dibebaskan dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembebasan tersebut. Keterangan atau cap dibubuhkan lewat aplikasi e-faktur. (rig)