RPP Pajak dan Retribusi Daerah, KPPOD Ingatkan Keterlibatan Pemda

JAKARTA, DDTCNews – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengingatkan pemerintah pusat agar selalu melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam mengubah ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Analis Kebijakan KPPOD Eduardo Edwin Ramda mengatakan pemerintah pusat perlu memperbaiki beberapa pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Perbaikan diperlukan agar keterlibatan pemda semakin besar. Misalnya pada Pasal 4 RPP itu, menteri keuangan dalam me-review tarif pajak pajak dan retribusi daerah untuk program prioritas nasional ternyata justru tidak melibatkan pemda.

"Pemda perlu di-mention dalam pasal tersebut, mengingat pemda adalah pihak yang akan terdampak secara fiskal akibat penyesuain tarif PDRD," katanya dalam Dialog Kebijakan UU Cipta Kerja, Jumat (11/12/2020).

Eduardo mengatakan setiap ketentuan dalam RPP PDRD akan langsung berdampak pada kondisi fiskal pemda. Sayangnya, peran pemda justru tidak banyak diatur dalam RPP tersebut.

RPP PDRD mengharuskan pemda mengikuti ketentuan tarif PDRD yang ditentukan pemerintah pusat, dengan besaran yang diatur dalam peraturan presiden (Perpres). Menteri keuangan bersama menteri dalam negeri juga akan mengevaluasi perda dan raperda dari semua daerah untuk memastikan tarif PDRD-nya sesuai dengan ketentuan.

Dalam proses evaluasi, RPP menyebut menteri keuangan dan menteri dalam negeri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, tetapi tidak melibatkan pemda. Pemda yang tidak mengindahkan rekomendasi kedua menteri tersebut bahkan terancam sanksi penundaan dan atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) 15%.

Eduardo menilai pemerintah harus memasukkan peran pemda dalam RPP PDRD tersebut. Pasalnya, pemda lebih memahami dampak perubahan tarif PDRD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kemandirian fiskalnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany sependapat dengan pandangan Eduardo. Dia khawatir rekomendasi penurunan tarif PDRD yang terlalu besar oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri akan sangat berdampak pada PAD.

Airin ingin pemda selalu dilibatkan dalam penentuan tarif PDRD khusus untuk program prioritas nasional yang ada di wilayahnya. Jika menteri keuangan dan menteri dalam negeri menolak usulan penyesuaian tarif oleh pemda, selain rekomendasi, juga harus menyertakan alasannya. (kaw)