KEBIJAKAN PEMERINTAH

RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Muhamad Wildan | Senin, 15 Mei 2023 | 10:30 WIB
RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

JEDDAH, DDTCNews - Pemerintah Indonesia menambah kepemilikan saham di Islamic Development Bank (IsDB). Lewat penambahan saham ini, Indonesia resmi menjadi pemegang saham ketiga terbesar di IsDB setelah Arab Saudi dan Libya.

Dalam keterangan resmi, Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia ingin meningkatkan peran IsDB dalam membantu negara-negara anggota terutama yang miskin dan rentan.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Senin (15/5/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Melalui penambahan kepemilikan saham ini, Indonesia berencana untuk lebih berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi lebih dalam pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB.

Saat ini, IsDB dianggap sebagai bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan bank pembangunan multilateral lainnya.

Hal ini dikarenakan IsDB merupakan satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah dan mayoritas anggotanya adalah negara berkembang.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Sebagai pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia berkomitmen untuk memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis syariah.

Langkah ini juga diambil dengan cara melakukan pengembangan skema pembiayaan campuran yang mengombinasikan penggunaan dana murah dari negara dan filantropi, dana reguler dari IsDB, dan dana komersial dari sektor swasta.

Penggunaan dana campuran ini diharapkan mendorong program-program pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan SDM, dan agenda pembangunan strategis lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat global, dan umat muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya