KEBIJAKAN PEMERINTAH

RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Muhamad Wildan | Senin, 15 Mei 2023 | 10:30 WIB
RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

JEDDAH, DDTCNews - Pemerintah Indonesia menambah kepemilikan saham di Islamic Development Bank (IsDB). Lewat penambahan saham ini, Indonesia resmi menjadi pemegang saham ketiga terbesar di IsDB setelah Arab Saudi dan Libya.

Dalam keterangan resmi, Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia ingin meningkatkan peran IsDB dalam membantu negara-negara anggota terutama yang miskin dan rentan.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Senin (15/5/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Melalui penambahan kepemilikan saham ini, Indonesia berencana untuk lebih berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi lebih dalam pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB.

Saat ini, IsDB dianggap sebagai bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan bank pembangunan multilateral lainnya.

Hal ini dikarenakan IsDB merupakan satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah dan mayoritas anggotanya adalah negara berkembang.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sebagai pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia berkomitmen untuk memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis syariah.

Langkah ini juga diambil dengan cara melakukan pengembangan skema pembiayaan campuran yang mengombinasikan penggunaan dana murah dari negara dan filantropi, dana reguler dari IsDB, dan dana komersial dari sektor swasta.

Penggunaan dana campuran ini diharapkan mendorong program-program pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan SDM, dan agenda pembangunan strategis lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat global, dan umat muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja