KEBIJAKAN PEMERINTAH

RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Muhamad Wildan | Senin, 15 Mei 2023 | 10:30 WIB
RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

JEDDAH, DDTCNews - Pemerintah Indonesia menambah kepemilikan saham di Islamic Development Bank (IsDB). Lewat penambahan saham ini, Indonesia resmi menjadi pemegang saham ketiga terbesar di IsDB setelah Arab Saudi dan Libya.

Dalam keterangan resmi, Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia ingin meningkatkan peran IsDB dalam membantu negara-negara anggota terutama yang miskin dan rentan.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Senin (15/5/2023).

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Melalui penambahan kepemilikan saham ini, Indonesia berencana untuk lebih berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi lebih dalam pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB.

Saat ini, IsDB dianggap sebagai bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan bank pembangunan multilateral lainnya.

Hal ini dikarenakan IsDB merupakan satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah dan mayoritas anggotanya adalah negara berkembang.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Sebagai pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia berkomitmen untuk memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis syariah.

Langkah ini juga diambil dengan cara melakukan pengembangan skema pembiayaan campuran yang mengombinasikan penggunaan dana murah dari negara dan filantropi, dana reguler dari IsDB, dan dana komersial dari sektor swasta.

Penggunaan dana campuran ini diharapkan mendorong program-program pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan SDM, dan agenda pembangunan strategis lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat global, dan umat muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan