KEBIJAKAN PEMERINTAH

Revitalisasi 22.000 Sekolah, Prabowo Anggarkan Rp20,3 Triliun

Muhamad Wildan | Selasa, 27 Agustus 2024 | 18:30 WIB
Revitalisasi 22.000 Sekolah, Prabowo Anggarkan Rp20,3 Triliun

Siswa mengikuti kegiatan belajar di musala SDN Ciaripin di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (22/8/2024). Menurut keterangan pihak sekolah, selama dua bulan terakhir sebanyak 40 siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar di dalam musala dan panggung sekolah karena kondisi ruang kelas rusak dan tidak layak. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal mengucurkan anggaran senilai Rp20,3 triliun pada tahun depan dalam rangka merevitalisasi bangunan sekolah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan ruang kelas dan sekolah yang rusak merupakan salah satu program yang menjadi fokus Prabowo pada tahun depan selain makan siang gratis.

"Pemerintah menugaskan Kementerian PUPR dalam mengeksekusi perbaikan ruang kelas. Target rehabilitasi sekolah mencapai 22.000," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga:
Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menghitung dampak dari kucuran anggaran senilai Rp20,3 triliun terhadap perekonomian dan sektor usaha di daerah.

Yang pasti, perbaikan sekolah merupakan pekerjaan konstruksi sederhana sehingga bisa dilaksanakan oleh kontraktor lokal. "Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan kesempatan kerja di daerah," ujar Sri Mulyani.

Program revitalisasi 22.000 sekolah diperkirakan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09% menyerap kurang lebih 178.000 tenaga kerja baru.

Baca Juga:
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis

Seperti diketahui, RAPBN 2025 disusun dengan memberikan ruang diskresi bagi Prabowo. Diskresi diberikan mengingat APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini tapi dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena yang membahas adalah kabinet dan DPR saat ini padahal yang menjalankan adalah kabinet dan DPR akan datang, pasti ada situasi yaitu memang pemerintah akan datang diberikan diskresi yang tentu akan lebih banyak in charge untuk menjelaskan dan menavigasi APBN 2025," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

Senin, 23 Desember 2024 | 09:08 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis

Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tunggu Aturan, PPN Makanan-Jasa Premium Tak Langsung Berlaku 1 Januari

Jumat, 20 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Pendidikan Mewah akan Dikenai PPN, Bagaimana Aturannya Saat Ini?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Pensiun yang Tak Tercakup Pajak Minimum Global

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Selasa, 28 Januari 2025 | 15:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat dan Bayar Deposit Pajak di Coretax DJP