KEBIJAKAN PEMERINTAH

Revitalisasi 22.000 Sekolah, Prabowo Anggarkan Rp20,3 Triliun

Muhamad Wildan | Selasa, 27 Agustus 2024 | 18:30 WIB
Revitalisasi 22.000 Sekolah, Prabowo Anggarkan Rp20,3 Triliun

Siswa mengikuti kegiatan belajar di musala SDN Ciaripin di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (22/8/2024). Menurut keterangan pihak sekolah, selama dua bulan terakhir sebanyak 40 siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar di dalam musala dan panggung sekolah karena kondisi ruang kelas rusak dan tidak layak. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal mengucurkan anggaran senilai Rp20,3 triliun pada tahun depan dalam rangka merevitalisasi bangunan sekolah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan ruang kelas dan sekolah yang rusak merupakan salah satu program yang menjadi fokus Prabowo pada tahun depan selain makan siang gratis.

"Pemerintah menugaskan Kementerian PUPR dalam mengeksekusi perbaikan ruang kelas. Target rehabilitasi sekolah mencapai 22.000," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga:
Negara Ini Pungut PPN atas Jasa Pendidikan Sekolah Swasta Mulai 2025

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menghitung dampak dari kucuran anggaran senilai Rp20,3 triliun terhadap perekonomian dan sektor usaha di daerah.

Yang pasti, perbaikan sekolah merupakan pekerjaan konstruksi sederhana sehingga bisa dilaksanakan oleh kontraktor lokal. "Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan kesempatan kerja di daerah," ujar Sri Mulyani.

Program revitalisasi 22.000 sekolah diperkirakan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09% menyerap kurang lebih 178.000 tenaga kerja baru.

Baca Juga:
Usulan Perpajakan dalam Optimalisasi Bidang Pendidikan

Seperti diketahui, RAPBN 2025 disusun dengan memberikan ruang diskresi bagi Prabowo. Diskresi diberikan mengingat APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini tapi dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena yang membahas adalah kabinet dan DPR saat ini padahal yang menjalankan adalah kabinet dan DPR akan datang, pasti ada situasi yaitu memang pemerintah akan datang diberikan diskresi yang tentu akan lebih banyak in charge untuk menjelaskan dan menavigasi APBN 2025," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 September 2024 | 18:05 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Usulan Perpajakan dalam Optimalisasi Bidang Pendidikan

Selasa, 24 September 2024 | 10:26 WIB KERJA SAMA PENDIDIKAN

DDTC dan Perbanas Institute Sepakati MoU Kerja Sama Pendidikan

Kamis, 19 September 2024 | 11:30 WIB APBN 2025

Tok! DPR Sahkan RUU APBN 2025 sebagai Undang-Undang

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen