Revisi Daftar Negatif Investasi, Pemerintah Rilis Draf Perpres Terbaru

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal guna melaksanakan amanat UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Bila disahkan, draf tersebut akan menggantikan Perpres No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang selama ini dikenal sebagai Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam draf tersebut, pemerintah menilai perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka sebagai upaya menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyederhanaan persyaratan investasi.

"Ini juga untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah," bunyi bagian pertimbangan draf tersebut yang diunggah pada uu-ciptakerja.go.id, dikutip Senin (11/1/2021).

Pada Pasal 2 ayat (1), pemerintah telah menegaskan semua bidang usaha adalah terbuka bagi kegiatan investasi kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup pada Pasal 12 UU No. 25/2007 s.t.d.d. UU No. 11/2020.

Merujuk pasal tersebut, hanya 6 bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal yakni budidaya dan industri narkotika golongan I; perjudian; penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wildan Fauna and Flora (CITES).

Lalu, pemanfaatan atau pengambilan koral dan karang dari alam baik hidup maupun mati untuk bangunan, akuarium, souvenir; industri senjata kimia; dan industri bahan kimia industri serta industri bahan perusak lapisan ozon.

Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain bidang usaha yang terkait dengan pertahanan dan keamanan sehingga tidak dapat dikerjasamakan atau dilakukan pihak lain merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.

Pada Pasal 3 ayat (1), terdapat 4 jenis bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal yakni bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang tidak tercakup dalam ketiga jenis bidang usaha sebelumnya sehingga dapat dimasuki oleh semua investor.

Suatu bidang usaha dinyatakan sebagai bidang usaha prioritas bila termasuk dalam program atau prioritas strategis nasional, padat modal, padat karya, berteknologi tinggi, industri pionir, berorientasi ekspor atau substitusi impor, dan/atau bila berorientasi pada penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pada daftar bidang usaha prioritas yang terlampir dalam draf tersebut, terdapat 246 bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha prioritas. Total bidang usaha prioritas yang bisa mendapatkan tax allowance tercatat 183 bidang usaha.

Lalu, bidang usaha prioritas yang bisa mendapatkan tax holiday mencapai 18 bidang usaha. Adapun bidang usaha yang terdaftar sebagai usaha yang bisa mendapatkan investment allowance mencapai 45 bidang usaha prioritas.

Selanjutnya, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM yang dimaksud adalah bidang usaha yang sepenuhnya dialokasikan untuk koperasi dan UMKM atau bidang usaha yang mewajibkan usaha besar untuk bekerja sama dengan koperasi dan UMKM.

Dalam draf perpres tersebut, terdapat 88 bidang usaha yang termasuk dalam kategori bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

Lalu, bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang dimaksud adalah bidang usaha yang dapat dimasuki oleh semua penanam modal dengan beberapa syarat, seperti syarat pembatasan modal asing hingga maksimal 49% atau syarat yang mewajibkan modal dalam negeri sebesar 100%.

Dalam lampiran draf perpres tersebut, terdapat 48 bidang usaha yang penanaman modalnya memiliki syarat tertentu. Jumlah tersebut menurun drastis ketimbang Perpres No. 44/2016 yang melampirkan daftar 350 bidang usaha. (rig)