PEREKONOMIAN INDONESIA

Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 Oktober 2019 | 11:55 WIB
Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan empat stategi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional di tengah lesunya ekonomi global. Langkah tersebut akan menjadi kerangka kerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan empat strategi tersebut adalah pertama, melakukan transformasi ekonomi secara bertahap. Transformasi tersebut diarahkan agar pelaku usaha memiliki nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional. Kedua, memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kita cenderung tertinggal dengan negara lain terkait kualitas SDM dan ini merupakan kebutuhan mendesak baik pada tingkatan SMK vokasi hingga politeknik di perguruan tinggi,” katanya dalam acara bertajuk 'Arah Baru Perdagangan dan Investasi di Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi', Selasa (15/10/2019).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Mantan Dirjen Pajak itu mengatakan upaya perbaikan kualitas SDM akan ditopang dengan kebijakan fiskal. Insentif ditawarkan kepada sektor swasta untuk ikut membenahi kualitas SDM melalui super tax deduction kegiatan vokasi dan riset.

Menurut Darmin, perbaikan SDM sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam lima tahun terakhir. Komponen SDM merupakan tulang punggung untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari sisi ketenagakerjaan.

Ketiga, melakukan reformasi total dalam ranah perizinan usaha. Terobosan kebijakan lewat omnibus law perizinan disiapkan sebagai instrumen untuk mengoreksi 72 undang-undang terkait perizinan yang dinilai menghambat kegiatan investasi di Indonesia.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

“Dengan omnibus law ini semua perizinan tanggung jawab tertingginya ada kepada presiden bukan pada level menteri seperti saat ini,” paparnya.

Keempat, mendorong kegiatan investasi. Instrumen fiskal menjadi andalan untuk menggenjot investasi pada sektor penunjang ekonomi nasional. Darmin menyebutkan insentif tax holiday sudah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi.

Insentif tersebut, lanjut Darmin, diarahkan kepada empat sektor hulu utama yakni industri besi dan baja, petrokimia, kimia dasar dan infrastruktur. Keempat sektor tersebut merupakan penyumbang utama komponen impor bahan baku dan barang modal.

“Ada fasilitas tax holiday dan perincian KBLI-nya bukan closed list dan ini dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal dari empat blok sektor usaha tadi,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:20 WIB LITERATUR PAJAK

Cek Update Aturan Insentif PPN Rumah Tapak dan Rusun DTP di DDTC ITM

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja