KEBIJAKAN PEMERINTAH

Reshuffle Kabinet: Presiden Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR

Dian Kurniati | Rabu, 21 Februari 2024 | 11:37 WIB
Reshuffle Kabinet: Presiden Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR

Suasana pelantikan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (kanan). 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet untuk sisa masa jabatan 2019-2024.

Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggantikan posisi Hadi.

"Saya bersumpah setia kepada negara kesatuan republik Indonesia, yang berdasarkan pancasila, dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," bunyi sumpah Hadi dan AHY saat pelantikan, Rabu (21/2/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Dalam sumpahnya, Hadi dan AHY berjanji menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya, serta penuh tanggung jawab.

Hadi dan AHY dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 P/2024 yang ditetapkan pada 20 Februari 2024. Hadi dilantik untuk menggantikan posisi Mahfud MD yang mengundurkan diri karena maju sebagai peserta pemilu 2024.

Selain 2 menteri, Jokowi juga melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028. Komisi Kejaksaan dilantik berdasarkan Keppres No. 17 M/2024 yang ditetapkan pada 19 Februari 2024. Sebagai informasi, Komisi Kejaksaan terdiri atas 9 anggota yang berasal dari advokat hingga akademisi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pelantikan 2 menteri dan Komisi Kejaksaan dilaksanakan di Istana Negara. Pelantikan tersebut disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga

Menteri yang hadir antara lain seperti Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja