AMERIKA SERIKAT

Rencana Biden Naikkan Tarif Pajak Dinilai Tak Bertaring, Ini Alasannya

Muhamad Wildan | Jumat, 30 April 2021 | 12:30 WIB
Rencana Biden Naikkan Tarif Pajak Dinilai Tak Bertaring, Ini Alasannya

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner/AWW/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Orang-orang kaya AS diperkirakan bakal berupaya keras untuk menghindari pajak apabila proposal kenaikan tarif pajak atas capital gain yang diusung Presiden AS Joe Biden disetujui.

Wharton Business School mengatakan dari total target penerimaan pajak senilai US$1 triliun yang ditargetkan oleh Biden, sekitar 90% di antaranya diprediksi tidak akan berhasil dipungut akibat penghindaran pajak.

"Kami memandang proposal yang diajukan Biden tidak punya taring. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menghindari pajak atas capital gain," ujar Director of Policy Analysis dari Penn Wharton Budget Model John Ricco, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Ricco menilai apabila tarif pajak atas capital gain resmi dinaikkan, orang kaya tidak akan menjual instrumen investasi miliknya seperti saham dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada pajak atas capital gain yang terutang.

"Pajak atas capital gain itu bersifat diskresioner. Wajib pajak bisa memilih kapan waktu yang tepat untuk menjual asetnya. Dengan demikian, mereka dapat menentukan kapan mereka ingin membayar pajak," ujarnya.

Untuk diketahui, Biden berencana meningkatkan tarif pajak atas capital gain dari yang saat ini hanya sebesar 20% menjadi 39,6% atau hampir 2 kali lipat. Alhasi, penghasilan dari investasi mendapatkan perlakuan pajak yang sama dengan penghasilan yang bersumber dari upah.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Kenaikan tarif juga diperlukan untuk mendanai kebijakan pendidikan dan perlindungan anak yang tertuang dalam American Family Plan. Program pada proposal ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar US$1,5 triliun selama 1 dekade ke depan.

"Sekarang waktunya korporasi dan kelompok 1% terkaya AS membayar pajak dengan adil. Kami akan hapuskan celah hukum yang memungkinkan orang kaya membayar pajak dengan tarif lebih rendah ketimbang penerima upah," ujar Biden seperti dilansir cbsnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN