Reformasi Pajak Harus Jamin Keseimbangan 2 Aspek Ini

BANGKALAN, MADURA, DDTCNews – Agenda reformasi pajak seharusnya bisa menjembatani antara upaya untuk mendorong daya saing dan memobilisasi penerimaan. Apalagi, kedua upaya tersebut terlihat menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Managing Partner DDTC Darussalam saat menjadi pembicara kunci dalam Simposium Nasional Perpajakan (SNP) VII bertajuk ‘Reformasi Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saing dan Memobilisasi Penerimaan’ di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Rabu (16/10/2019).

Dalam pidato Presiden Jokowi mengenai Visi Indonesia pada 14 Juli 2019, ada 5 gagasan utama yang ingin dicapai. Kelima gagasan itu adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, serta APBN yang lebih tepat guna.

Dari kelima gagasan itu, Darussalam melihat ada dua upaya penting yang terkait dengan pajak. Pertama, upaya untuk mendorong daya saing Indonesia untuk menarik investasi. Kedua, upaya mengumpulkan penerimaan pajak untuk pembangunan infrastruktur dan SDM.

"Insentif pajak tampaknya akan tetap menjadi andalan pada periode kedua Presiden Jokowi untuk merespons situasi perekonomian. Penurunan tarif PPh badan juga diperkirakan tinggal menunggu waktu," katanya.

Kedua instrumen tersebut dipercaya akan meningkatkan basis ekonomi dan kemampuan membayar pajak yang lebih baik. Kepatuhan pajak juga diharapkan meningkat seiring dengan membaiknya kualitas hubungan antara wajib pajak dan pemerintah.

Di sisi lain, relaksasi tersebut berdampak pada risiko fiskal pada jangka pendek. Oleh sebab itu, pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi efektivitas pemberian insentif yang sekaligus bisa mengurangi kesenjangan kebijakan (policy gap).

Simposium dibuka langsung oleh Rekor UTM Muh. Syarif. Hadir pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UTM Pribanus Wantara untuk memberikan sambutan awal. Pembicara kunci dalam acara ini adalah Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim II Nyoman Ayu Ningsih dan Managing Partner DDTC Darussalam.

Nyoman menjelaskan perjalanan reformasi pajak Indonesia dari dulu hingga saat ini. Reformasi yang sedang berjalan ini merupakan reformasi pajak jilid III. Sejauh ini, DJP sudah melakukan berbagai kebijakan yang pro terhadap ekonomi masyarakat, seperti kemudahan pembayaran dan pembayaran pajak, penurunan tarif PPh final UMKM, dan kebijakan restitusi dipercepat.

Selain itu, ada pula berbagai kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kepatuhan. Pihak-pihak tersebut seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi, media, dan lain sebagainya.

“Pajak itu penting bagi pendanaan pembangunan. Reformasi pajak sifatnya perlu dan butuh dukungan,” kata Nyoman. (kaw)