TAIWAN

Reformasi Pajak Disetujui, Tarif PPh Badan Naik Jadi 20%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 24 Oktober 2017 | 10:36 WIB
Reformasi Pajak Disetujui, Tarif PPh Badan Naik Jadi 20%

TAIPEI, DDTCNews – Yuan Eksekutif Taiwan telah menyetujui usulan reformasi perpajakan yang diajukan kepada anggota parlemen pada 1 September lalu. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut diajukan untuk merombak sistem pajak penghasilan (PPh) di Taiwan.

Menteri Keuangan Taiwan Sheu Yu-jer mengatakan dengan disetujuinya RUU tersebut, maka PPh badan akan naik menjadi 20% dari sebelumnya sebesar 17%. Sementara itu, pajak tambahan atas keuntungan yang tidak terdistribusi akan diturunkan dari 10% menjadi 5%.

“Reformasi pajak telah disetujui oleh Yuan Eksekutif, kami masih menanti arahan selanjutnya. Diperkirakan reformasi pajak tersebut dapat mulai berjalan pada 1 Januari 2018,” tuturnya, Senin (23/10).

Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Menkeu Ini Komitmen Lakukan Reformasi Pajak

Dalam RUU reformasi pajak, pemerintah juga akan menurunkan lapisan tarif PPh orang pribadi tertinggi dari 45% menjadi 40%. Sementara, konsesi pajak untuk pekerja dan orang-orang penyandang cacat akan ditingkatkan.

Adapun, seperti dilansir dalam tax-news.com, untuk pemotongan pajak atas pembayaran dividen kepada perusahaan non-residen dan perorangan atau investor asing akan dipangkas dari 20% menjadi 21%.

Sehubungan dengan perlakuan pajak atas pendapatan dividen orang pribadi, Sheu Yu-jer menjelaskan wajib pajak dapat memilih untuk memperlakukan semua pendapatan dividen sebagai pendapatan normal dan dikurangi jumlah yang sama dengan 8,5% dari jumlah pendapatan dividen, sampai batas maksimum TWD80.000 atau Rp35,6 juta.

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Sebagai alternatif, wajib pajak juga dapat memilih untuk digolongkan ke tarif pajak flat 26% atas pendapatan atas dividen tersebut.

Sheu Yu-jer mengatakan kenaikan tarif PPh badan dan tarif pajak dividen dari perusahaan asing diperkirakan akan menghasilkan tambahan pajak sebesar NT$71,8 miliar atau Rp31,9 triliun.*

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini