Realisasi Tinggi, PPJ Diprediksi Tembus Target

KEPANJEN, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang optimis target pajak penerangan jalan (PPJ) sepanjang 2019 yang dipatok sebesar Rp73 miliar bisa dicapai. Optimisme itu didasari karena realisasi Januari-Februari 2019 sudah terkumpul Rp13 miliar atau 17,8% dari target.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menjelaskan PPJ merupakan penyumbang tertinggi dari sektor pajak daerah. Tingginya realisasi sementara PPJ memberikan optimisme target pajak dari sektor ini bisa dicapai.

“PPJ memang penyumbang tertinggi di sektor pajak daerah sehingga dengan 2 bulan saja realisasinya sudah melesat cukup tinggi. Dari total pajak daerah pada Januari-Februari 2019 yang terkumpul Rp32,2 miliar, PPJ mendominasi capaian tersebut,” katanya di Kepanjen, Senin (8/4).

Berdasarkan tingginya realisasi PPJ hingga Februari 2019. Purnadi optimistis institusinya bisa mempertahankan tren positif realisasi PPJ tahunan, bahkan diprediksi bisa melebihi target yang telah ditentukan.

Pada 2018, Bapenda berhasil merealisasikan PPJ sebanyak Rp73,8 miliar. Realisasi itu mengalami pertumbuhan sebanyak Rp5,3 miliar dibandingkan dengan realisasi PPJ pada 2017 yang terkumpul sekitar Rp68,5 miliar.

Dasar pengenaan PPJ ialah nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sesuai dengan besaran tagihan biaya pemakaian, taksiran penggunaan listrik serta tarif dasar yang berlaku dan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku di masing-masing daerah.

“Tarif pajak ini ditetapkan secara berbeda dan disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Ada 3 penetapan PPJ,” paparnya Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.

Menurutnya, 3 penetapan tarif PPJ tersebut yakni pertama, penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan untuk kegiatan industri dikenakan sebesar 8%.

Kedua, penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PPN untuk kegiatan industri dikenakan sebesar 5%. Ketiga, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk kegiatan industri maupun bukan, maka dikenakan sebesar 1,5%. (Bsi)