PENERIMAAN PAJAK

Realisasi PPN Melesat, Konsumsi Diyakini akan Solid Sampai Akhir Tahun

Dian Kurniati | Rabu, 15 Maret 2023 | 11:30 WIB
Realisasi PPN Melesat, Konsumsi Diyakini akan Solid Sampai Akhir Tahun

Wamenkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai realisasi pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) hingga Februari 2023 yang tumbuh 72,87% telah mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kinerja PPN/PPnBM tersebut utamanya ditopang oleh membaiknya konsumsi masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya menjaga penerimaan PPN dalam negeri tetap solid hingga akhir tahun.

"Pemulihannya terus kita dorong, [terutama] sektor-sektor yang bagus sekali pemulihannya," katanya, dikutip pada Rabu (15/3/2023).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Suahasil mengatakan pemerintah akan terus memperhatikan kinerja PPN/PPnBM yang sejauh ini mampu tumbuh sangat tinggi. Kondisi itu disebabkan oleh kenaikan tarif PPN menjadi 11% berdasarkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta pemulihan ekonomi nasional.

Tren kenaikan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) juga bakal diperhatikan. Kenaikan BI7DRR memang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu, tetapi ternyata pemulihan ekonomi masyarakat terjadi dengan lebih cepat.

Dia berharap konsumsi masyarakat terus menguat pada bulan-bulan mendatang. Apalagi, sektor-sektor yang sempat terpukul akibat pandemi Covid-19 seperti pariwisata, transportasi, dan pergudangan kini telah pulih.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

"Saat wisatawan mulai muncul, apalagi kalau reopening China, wisatawan akan lebih banyak lagi. Ini akan menjadi sumber transaksi kita ke depan dan itu adalah basis dari PPN," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut kinerja PPN dalam negeri saat ini memang jauh lebih kuat ketimbang PPN impor. Sama halnya dengan PPh Pasal 22 impor, penerimaan PPN impor mengalami perlambatan karena terpengaruh perekonomian global yang dinamis.

Di sisi lain, PPN dalam negeri melesat kuat karena konsumsi masyarakat juga lebih tinggi. Kondisi itu salah satunya tercermin dari data penjualan kendaraan bermotor pada Februari 2023 yang tumbuh 56,3% untuk sepeda motor dan 7,4% untuk penjualan mobil.

"Harapannya masih sangat cukup solid konsumsi yang ada di Indonesia," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan