KEBIJAKAN FISKAL

Rayu Investor Jepang, Menperin Tawarkan Sejumlah Insentif Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 Juni 2019 | 18:00 WIB
Rayu Investor Jepang, Menperin Tawarkan Sejumlah Insentif Pajak

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berupaya memikat investor Jepang dengan menawarkan berbagai insentif fiskal. Rencana pemberian super deduction tax pun diungkapkannya.

Hal tersebut disampaikan dalam Nikkei Forum di Tokyo, Jepang pekan lalu. Pemerintah, jelasnya, telah mengimplementasikan kebijakan pro-investasi. Berbagai fasilitas insentif fiskal pun sudah digelontorkan. Salah satu insentif itu adalah tax holiday yang masuk dalam online single submission.

“Kami berhasil melakukannya dengan menarik lebih banyak investasi melalui kebijakan tax holiday yang agresif, yang ditujukan kepada perusahaan yang berinvestasi dari US$30 juta hingga US$2 miliar dalam durasi 5 sampai 20 tahun,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenperin, Senin (3/6/2019).

Baca Juga:
Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25

Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan super deduction tax. Insentif ini akan diberikan kepada perusahaan yang aktif melakukan kegiatan penelitian (research and development/R&D) dan program pendidikan vokasi.

Seperti diketahui, rencana pemberian super deduction tax untuk vokasi dan R&D sudah bergulir sejak tahun lalu. Dalam perkembangan terakhir, pengurang penghasilan bruto direncanakan hingga maksimal 200% bagi industri yang menjalankan pendidikan vokasi. Ini berbeda dari rencana semula yang maksimal hanya 100%.

Selanjutnya, untuk industri yang melakukan R&D, pemerintah berencana memberikan pengurang penghasilan bruto maksimal 300%. Hal ini juga lebih besar dari rencana semula yang hanya 200%.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Pembebasan Indirect Tax untuk Eksplorasi Migas

“Untuk itu, datanglah ke Indonesia karena kami juga memiliki pasar yang sangat besar. Potensi usaha dan keuntungan sangat besar ini sangat menarik bagi para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia,” imbuhnya.

Insentif super deduction tax ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya. Pemerintah akan mulai membenahi pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama yang bersinggungan dengan sektor industri.

Pemerintah, sambungnya, menyadari banyaknya populasi anak muda dalam struktur angkatan kerja harus mendapat respons yang tepat. Dengan potensi bonus demografi, Indonesia berpeluang menjadi salah satu dari 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2030.

“Untuk menyongsong bonus demografi dan menciptakan SDM yang kompeten di sektor industri, Kementerian Perindustrian telah melakukan beberapa program strategis, antara lain adalah pendidikan vokasi link and match, pelatihan 3in1, serta pembangunan politeknik di kawasan-kawasan industri,” papar Airlangga. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 01 November 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:30 WIB LAPORAN TAHUNAN SKK MIGAS 2023

Pemerintah Siapkan Pembebasan Indirect Tax untuk Eksplorasi Migas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apindo Usulkan PPh Pasal 21 DTP Diberikan Lagi untuk Pekerja

Selasa, 29 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Mudahkan WP, Proses Pengajuan Fasilitas Pajak Terus Disederhanakan

BERITA PILIHAN
Jumat, 01 November 2024 | 10:30 WIB KMK 16/KM.10/2024

Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak November 2024

Jumat, 01 November 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Digodok, Prabowo Belum Putuskan Perubahan Subsidi BBM Jadi BLT

Jumat, 01 November 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Oktober 2024 Capai 1,71 Persen, Turun dari Bulan Lalu

Jumat, 01 November 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pengusaha Minta Kembali Diberi Relaksasi Angsuran PPh Pasal 25

Jumat, 01 November 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Bagi-Bagi Tugas, Wamenkeu Anggito Bakal Urusi soal Penerimaan Negara

Kamis, 31 Oktober 2024 | 18:00 WIB PROVINSI PAPUA

Ada Opsen PKB dan BBNKB, PAD Pemprov Diproyeksi Susut 62% Tahun Depan

Kamis, 31 Oktober 2024 | 17:33 WIB PENGADILAN PAJAK

Mulai November, Loket A Hanya Layani Pendampingan Banding e-Tax Court

Kamis, 31 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Badan Gizi Nasional Dapat Anggaran Rp71 Triliun, Begini Alokasinya

Kamis, 31 Oktober 2024 | 17:25 WIB KPP PRATAMA PASAR REBO

Beri Pendampingan untuk UMKM, KPP Pasar Rebo Hadirkan Dua Entrepreneur