PROVINSI RIAU

Ratusan Unit Kendaraan Bermotor Terjaring Rasia Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 26 Juli 2019 | 17:22 WIB
Ratusan Unit Kendaraan Bermotor Terjaring Rasia Pajak

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau menyebut sekitar 700.000 kendaraan bermotor di Provinsi Riau tidak membayar pajak. Kondisi ini sangat berpengaruh pada rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Pajak Bapenda Riau Rudi HS mengatakan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau mencapai 2 juta, baik roda dua maupun roda empat. Bapenda menggelar razia intensif di jalanan mulai Kamis (25/7/2019) hingga akhir 2019.

“Bisa dipastikan wajib pajak yang rutin membayar pajak hanya sekitar 1,2 juta dan ratusan juta rupiah yang gagal didapat seharusnya bisa menjadi pemasukan daerah jika warga Riau taat pajak,” imbuhnya, seperti dikutip pada Jumat (26/7/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Dari razia intensif pada Kamis kemarin, sudah terjaring 847 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, ada yang terjaring terkait pelanggaran PKB tahunan sebanyak 54 unit, pelanggaran tidak perpanjang STNK sebanyak 17 unit, dan pelanggaran tanpa dokumen kendaraan 9 unit.

Dia pun menyampaikan pemenuhan atau pelunasan sanksi pelanggaran jika tidak bisa bayar langsung akan diberikan tenggat tiga hari. Saat Razia, Bapenda membawa mobil Samsat keliling. Namun, wajib pajak juga bisa langsung memakai aplikasi E-Samsat.

Penertiban dilakukan agar wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotor sesegera mungkin melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini juga untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga:
Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Hingga masuk awal kuartal II/2019, Bapenda Provinsi Riau mencatat realisasi pajak kendaraan bermotor masih terus begerak. Pasalnya realisasi pada kuartal Isudah mencapai Rp330,6 miliar atau 31,11% dari target Rp1,062 triliun.

Seperti dilansir radarpekanbaru.com, razia pajak kendaraan bermotor ini akan dilakukan di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Tahun ini, pemerintah akan lebih intens melaksanakan razia dibanding tahun kemarin dengan jadwal seminggu bisa dua hingga tiga kali. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha