Rasio Utang Hampir 40% PDB, Begini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan berat pada pengelolaan fiskal sepanjang 2020. Alhasil, rasio utang pemerintah melebar hingga mendekati 40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah harus meningkatkan belanja negara untuk menangani pandemi sekaligus dampaknya terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Akibatnya, defisit melebar jauh dari proyeksi awal.

"Rasio utang terhadap PDB sebelum krisis sekitar 30%, dan setelah pandemi menjadi di kisaran 40% [terhadap PDB]. Dibandingkan dengan yang lain, ini lebih rendah tetapi bukan berarti berpuas diri," katanya dalam webinar yang digelar LPEM UI, Kamis (18/2/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah meluncurkan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejak awal pandemi. Stimulus itu mencakup penanganan masalah kesehatan, bantuan sosial, dukungan UMKM, serta insentif dunia usaha.

Sepanjang 2020, realisasinya tercatat Rp579,78 triliun atau 83,4% dari pagu yang disiapkan Rp695,2 triliun. Penambahan belanja itu juga berkontribusi pada pelebaran defisit APBN menjadi Rp 956,3 triliun atau 6,09% terhadap PDB, dari yang biasanya di bawah 3%.

Roal rasio utang pemerintaH hingga akhir 2020 tercatat mencapai 38,68% dari PDB atau setara Rp6.074,56 triliun. Rasio utang itu meningkat dibandingkan dengan posisi pada 2019 yang hanya 29,8% terhadap PDB atau senilai Rp4.779,28 triliun.

Sri Mulyani menyebut sepertiga dari APBN telah dialokasikan untuk mengatasi masalah pandemi. Akibatnya, beberapa belanja seperti untuk proyek infrastruktur harus ditunda sehingga menyebabkan beberapa kemunduran pembangunan.

Saat ini, pemerintah berupaya mengundang lebih banyak investasi untuk memulihkan perekonomian, yang salah satunya dengan mengesahkan UU Cipta Kerja. Melalui UU itu pula, pemerintah membentuk Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI).

“LPI ini salah satu upaya pemerintah untuk menarik lebih banyak modal swasta dan asing untuk bersama-sama membiayai pembangunan di Indonesia sehingga lebih berkelanjutan secara finansial," ujarnya. (kaw)