Prosedur dan Sistem Baru Barang Kiriman, PT Pos Sampaikan Pengumuman

JAKARTA, DDTCNews - PT Pos Indonesia mengumumkan pemberlakuan prosedur dan sistem baru terkait penanganan proses pabean kiriman impor sejalan dengan berlakunya PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023.

PT Pos Indonesia mulai melakukan penyesuaian proses pabean kiriman impor ini dengan sistem CEISA pada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Penyesuaian sistem ini pun dapat menimbulkan keterlambatan dalam proses kiriman impor.

"Mohon maaf apabila paket impor Anda mengalami keterlambatan pengiriman,” bunyi keterangan foto yang diunggah akun Instagram @posindonesia.ig, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman telah berlaku efektif mulai 17 Oktober 2023. Peraturan ini dilatarbelakangi makin pesatnya perkembangan bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos.

Melalui peraturan baru tersebut, pemerintah berupaya mengimbangi perkembangan bisnis pengiriman barang impor dengan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih maju yang memanfaatkan teknologi informasi.

Secara umum, PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 memuat sejumlah pokok pengaturan yang lebih banyak berkaitan dengan penyelenggara pos dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

Pengaturan yang berpotensi berdampak pada proses pengiriman barang misalnya mengenai penambahan daftar barang yang dikenai bea masuk dengan tarif umum (most favoured nation/MFN) jika diimpor dengan mekanisme impor barang kiriman.

Barang yang dikenai bea masuk MFN kini bertambah dari 4 barang menjadi 9 barang. Barang yang dikenakan tarif MFN tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, alas kaki/sepatu, tas, buku, sepeda motor, sepeda tidak bermotor, jam tangan, kosmetik, serta besi dan baja.

"Masa penyesuaian ini menyebabkan beberapa barang #SahabatPos yang sedang dalam proses pengiriman mengalami penyesuaian tarif bea baru. Maka dari itu, dimohon pengertiannya atas proses pengiriman yang lebih lama dari estimasi tiba," bunyi keterangan foto PT Pos Indonesia.

Selain soal penambahan barang MFN, pada PMK juga terdapat penegasan mengenai consignment note (CN) sebagai pemberitahuan pabean yang elemen datanya juga bertambah. Kemudian, turut diatur pula perubahan atas kesalahan data serta pembatalan CN.

Di sisi lain, ada perubahan sistem pemberitahuan pabean dan penetapan tarif/nilai pabean barang hasil perdagangan yang semula bersifat official assessment kini menjadi self assessment. Dengan mekanisme self assessment, pemberitahu – dalam hal ini penyelenggara pos—akan menghitung sendiri bea masuk dan pajak yang harus dibayar.

Apabila yang diberitahukan ternyata undervalued, akan ada konsekuensi berupa sanksi sebesar 100% hingga 500% dari bea masuk yang kurang dibayar. (kaw)

View this post on Instagram

A post shared by Official Account Pos Indonesia (@posindonesia.ig)