Program Presiden Terpilih Bakal Diintegrasikan Lewat RKP 2025

JAKARTA, DDTCNews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan program presiden terpilih akan diintegrasikan secara penuh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan program presiden terpilih juga bakal masuk dalam peraturan presiden (perpres) mengenai RKP 2025. Nantinya, RKP tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah menyusun RAPBN 2025.

"Penyusunan RKP 2025 sungguh strategis, terutama karena dilaksanakan pada masa transisi untuk meneruskan estafet kemajuan bangsa," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, Kamis (18/4/2024).

Suharso mengatakan rancangan awal RKP 2025 mulai disusun sejak Maret 2024 dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kemudian, proses integrasi visi, misi, dan program presiden terpilih dalam RKP 2025 akan berlangsung hingga Juni 2024.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menetapkan Perpres tentang RKP 2025 pada Juni 2024.

Dia menjelaskan penyusunan RKP 2025 dilaksanakan berdasarkan pendekatan teknokratik yang menjabarkan rancangan akhir RPJPN 2025-2045. Sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2025 diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kerja dan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Dalam pelaksanaannya, juga perlu dilakukan penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Di sisi lain, perlu pula upaya yang optimal untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan untuk menjamin terwujudnya sasaran pembangunan nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kesempatan yang sama juga berpesan agar K/L dan pemda dalam mendesain RKP 2025 turut memperhatikan dan memasukkan visi, arah kebijakan, dan program presiden terpilih 2024-2029. Menurutnya, Kemenkeu dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 juga memperhatikan secara saksama arah kebijakan dan program presiden terpilih.

"Ini menjadi tugas kita sebagai birokrasi untuk memastikan adanya keberlanjutan dan continuity dari pembangunan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Suahasil juga meminta K/L dan pemda dalam menyusun RKP 2025 juga terus memperhatikan seluruh belanja yang bersifat wajib, termasuk alokasi belanja gaji dan belanja tahun jamak. Meski demikian, dia meminta agar pengalokasian tersebut tetap mendorong efisiensi.

Menurutnya, efisiensi diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki ruang fiskal untuk membangun infrastruktur, memberikan program perlindungan sosial, serta dorong produktivitas UMKM, petani, dan nelayan. (sap)