Presidensi G-20, Indonesia Dorong Penurunan Tarif Perpajakan Vaksin

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia mendorong penguatan rantai pasok serta penurunan tarif pajak dan kepabeanan atas vaksin Covid-19 di semua negara di dunia. Pesan ini akan disuarakan Indonesia melalui Presidensi G-20 pada tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara berkembang dan berpenghasilan rendah menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mengakses vaksin Covid-19 ketimbang negara maju. Menurutnya, negara G-20 memiliki tanggung jawab untuk mendukung distribusi vaksin secara adil agar target vaksinasi segera tercapai.

"Kami membangun koordinasi untuk mengurangi dan menurunkan pajak impor dan kepabeanan, terutama terkait pasokan untuk penanganan pandemi seperti vaksin, hand sanitizer, disinfektan, dan keperluan medis lainnya," katanya, Kamis (11/11/2021).

Sri Mulyani mengatakan akses terhadap vaksin menjadi isu yang paling penting untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dalam pertemuan G-20 sebelumnya, semua negara juga telah menyatakan komitmen untuk mendukung Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencapai target 40% vaksinasi tahun ini dan 70% pada pertengahan 2022.

Dukungan vaksinasi tersebut terutama menyasar negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses vaksin.

Sri Mulyani menilai negara berkembang dan berpenghasilan rendah membutuhkan dukungan lebih besar agar dapat memberikan vaksin kepada rakyatnya. Menurutnya, penurunan tarif pajak dan kepabeanan dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk membuat vaksin lebih terjangkau bagi negara berpenghasilan rendah.

"Ini hanya bisa dilakukan jika kita bisa mendorong suplai kepada negara berkembangan dan menghilangkan semua hambatan dan tantangan," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan negara-negara G-20 memiliki peran besar dalam memengaruhi berbagai kebijakan di dunia. Pasalnya, anggota G-20 memiliki kontribusi terhadap 80% produk domestik bruto (PDB) global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia.

Dengan kekuatan tersebut, lanjutnya, G-20 berpotensi mendatangkan dampak penting dan signifikan pada perekonomian global, sekaligus berkontribusi menentukan standar-standar baru di dunia, terutama untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. (sap)