EFEK VIRUS CORONA

Presiden Jokowi: Pariwisata Bakal Kembali Booming Tahun Depan

Dian Kurniati | Kamis, 16 April 2020 | 13:43 WIB
Presiden Jokowi: Pariwisata Bakal Kembali Booming Tahun Depan

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Indonesia akan mengalami booming pariwisata pada 2021, setelah pandemi virus Corona atau Covid-19 berakhir.

Saat ini, Corona memberikan tekanan yang sangat besar terhadap sektor pariwisata. Namun setelah pandemi terlewati, wisatawan domestik maupun mancanegara dinilai akan kembali mendatangi tempat-tempat wisata di Indonesia.

“Saya meyakini [Corona] ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata. Semua orang pengen keluar, menikmati keindahan-keindahan pariwisata,” katanya dalam ratas, Kamis (16/4/2020).

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Jokowi meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk terus membantu pelaku sektor pariwisata dalam menghadapi masa pandemi, terutama melalui program perlindungan sosial untuk para pekerja sektor pariwisata.

Saat ini, lanjutnya, banyak hotel dan restoran merumahkan pegawai karena sepi pengunjung. Jokowi meminta bansos diberikan secara tepat sasaran kepada pekerja yang pendapatannya berkurang atau bahkan hilang akibat wabah.

Lalu, Jokowi juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk membuat semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja di bidang pariwisata yang kehilangan pekerjaan.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selain itu, Jokowi juga meminta stimulus ekonomi disiapkan bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu arus kas perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Apabila semua upaya itu dilakukan, Jokowi meyakini sektor pariwisata akan siap menyambut lonjakan kunjungan para wisatawan tahun depan.

“Optimisme itu yang harus diangkat. Jangan sampai kita terjebak pada pesimisme karena masalah Covid ini, sehingga booming yang muncul setelah Covid ini selesai bisa kita manfaatkan secara baik,” ujar Presiden. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

23 April 2020 | 15:36 WIB

lama sekali prediksinya pak,"sampai akhir tahun" perut kami tidak bisa bertahan sampai akhir tahun pak

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi