PEMILU 2024

Presiden Jokowi Kembali Tekankan Netralitas Aparat pada Pemilu 2024

Redaksi DDTCNews | Rabu, 01 November 2023 | 15:03 WIB
Presiden Jokowi Kembali Tekankan Netralitas Aparat pada Pemilu 2024

Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau pembangunan jalan tol di Penajam Paser Utara. Foto: BPMI Setpres

PENAJAM PASER UTARA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik di level daerah atau pusat untuk menjaga netralitasnya pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

Menurut Jokowi, netralitas aparat pemerintah diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Pesan serupa juga disampaikan kepada aparat TNI-Polri.

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," ujar Jokowi usai meninjau pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/7/2023).

Baca Juga:
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Penjelasan Jokowi soal netralitas aparat pemerintah sebenarnya merespons pertanyaan wartawan tentang isu pemindahan atribut partai saat dirinya berkunjung ke Bali beberapa waktu lalu.

Jokowi mengaku sudah mendengar informasi tersebut dari Pj Gubernur Bali. Menurutnya, semestinya pemda berkoordinasi terlebih dulu dengan pengurus partai di level daerah sebelum melakukan pemindahan atribut partai yang memang legal terpasang.

"(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ujarnya.

Isu tentang netralitas sudah beberapa kali disampaikan Jokowi. Pekan lalu, Jokowi juga mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan agar aparat mengedepankan netralitas dalam menghadapi pemilu 2024. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Sabtu, 23 November 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP