KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

Muhamad Wildan | Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB
Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

Presiden Joko Widodo di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk terus memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat kurang mampu hingga akhir tahun.

Jokowi mengatakan bantuan beras akan disalurkan pemerintah sampai dengan Juni 2024. Meski begitu, bantuan beras tersebut bisa saja dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya hingga Desember 2024 apabila anggarannya tersedia.

"Nanti, kita lihat lagi kalau anggaran APBN mencukupi akan dilanjutkan di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya tidak janji, tapi nanti kalau kita buka lagi APBN-nya. Kalau ada akan kami teruskan sampai Desember," katanya, dikutip pada Kamis (4/4/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sebagai informasi, bantuan pangan beras telah disalurkan oleh pemerintah selama 7 bulan kepada 21,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sepanjang tahun lalu.

Tahun ini, bantuan beras disalurkan kepada 22 juta KPM mulai Januari hingga Juni. Total beras yang tersalur pada Januari hingga Maret 2024 tercatat sudah mencapai 422.000 ton.

Menurut Ditjen Anggaran (DJA), beras yang disalurkan dalam 3 bulan terakhir ini berasal dari stok Perum Bulog. Meski begitu, belum ada anggaran belanja bansos yang dicairkan untuk pelaksanaan penyaluran beras tersebut.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Perum Bulog akan menerima pembayaran dari pemerintah setelah dilakukan audit. Adapun anggaran yang disiapkan untuk mendukung penyaluran beras sepanjang semester I/2024 tersebut mencapai Rp8,6 triliun.

"Nanti, setelah itu dilakukan akan diaudit oleh BPKP, kemudian baru ditagihkan oleh Bulog ke Bapanas. Lalu, Bapanas meminta tambahan anggaran untuk membayar program tersebut," ujar Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata pada bulan lalu.

Menurut Isa, anggaran penyaluran bantuan beras berasal dari cadangan pada anggaran bendahara umum negara (BUN). Cadangan pada anggaran BUN dapat digunakan untuk mengatasi keadaan yang mendesak, termasuk kerawanan pangan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra