REFORMASI PERPAJAKAN

Presiden Jokowi: Indonesia Bakal Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global

Redaksi DDTCNews | Jumat, 17 Januari 2020 | 11:41 WIB
Presiden Jokowi: Indonesia Bakal Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global

Presiden Joko Widodo sebelum rapat terbatas. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi perpajakan diyakini akan membuat Indonesia menjadi pusat gravitasi ekonomi regional maupun global.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait perkembangan penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan pada pertengahan pekan ini. Kedua omnibus law tersebut diyakini akan membawa dampak positif pada perekonomian nasional.

“Saya juga yakin dengan reformasi perpajakan yang kita lakukan, kita akan menjadi sebuah pusat gravitasi ekonomi regional maupun global karena memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha dan ekosistem berinvestasi,” katanya.

Baca Juga:
Perkuat Administrasi Pajak, Pemerintah Filipina Dapat Bantuan dari AS

Kepala Negara meminta agar omnibus law selesai sebelum 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju. Dia meminta Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan seluruh kementerian yang berkaitan dengan komunikasi untuk melakukan pendekatan dengan organisasi-organisasi yang ada.

“Target kita harus selesai sehingga saya minta ada time frame yang jelas. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan,” imbuh Jokowi.

Seperti yang diinformasikan sebelumnya, omnibus law perpajakan akan terdiri dari 28 Pasal dan memperbarui ketentuan di 7 undang-undang yang berlaku. Terobosan dalam kebijakan perpajakan ini terdiri dari 6 klaster yang mengatur sejumlah perubahan mulai dari pemangkasan tarif PPh badan hingga perubahan rezim pajak untuk orang pribadi.

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Khusus untuk omnibus law cipta lapangan kerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 79 undang-undang (UU) dan 1.244 pasal yang sudah diusulkan untuk direvisi dan masuk. Jumlah tersebut masih akan terus bergerak.

“Ini tentu masih agak bergerak naik atau turun tergantung pembahasan … Kami jadwalkan agar ini bisa selesai di akhir minggu ini,” kata Airlangga, seperti dikutip dari laman resmi Setkab. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Fiskal

Minggu, 29 Desember 2024 | 07:30 WIB KILAS BALIK 2024

Juli 2024: NIK sebagai NPWP Mulai Berlaku, e-Faktur 4.0 Diluncurkan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan