Perkuat Administrasi Pajak, Pemerintah Filipina Dapat Bantuan dari AS

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina mengeklaim memperoleh dukungan dari Kementerian Keuangan AS untuk memperkuat sistem administrasi pajak negara.

Menteri Keuangan Ralph Recto mengatakan penguatan sistem administrasi pajak dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, dukungan AS untuk meningkatkan pengelolaan fiskal Filipina masih terbuka lebar.

"Filipina dan Kementerian Keuangan AS akan menjajaki lebih banyak kemitraan potensial untuk meningkatkan pengelolaan fiskal negara," katanya, dikutip pada Selasa (29/10/2024).

Recto menuturkan dukungan AS untuk penguatan sistem administrasi pajak tersebut disampaikan di sela pertemuan IMF-World Bank di Washington, AS, pada pekan lalu. Dalam pertemuannya dengan pejabat senior Kemenkeu AS, dia membahas kolaborasi optimalisasi pajak, kepabeanan, dan cukai.

Meski demikian, lanjutnya, wacana kolaborasi tersebut masih membutuhkan pembahasan lanjutan yang detail mengenai langkah-langkah penguatan sistem administrasi pajak negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Filipina telah melaksanakan reformasi perpajakan. Dari sisi regulasi, negara ini antara lain telah menerbitkan UU Insentif Pajak yang baru-baru ini direvisi dengan UU Insentif Pajak bagi Perusahaan untuk Memaksimalkan Peluang dan Menyegarkan Perekonomian (CREATE MORE).

Kemudian, UU PPN pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) juga telah diterapkan untuk memperluas basis pajak.

Dalam pertemuan dengan pejabat AS, Recto juga membahas peluang kolaborasi untuk pengelolaan utang untuk pelestarian alam dan mitigasi perubahan iklim. Sejak 2022, pemerintah Filipina dan AS telah menyelesaikan 2 debt-for-nature swaps senilai US$40 juta.

Hal tersebut memungkinkan pengalihan pembayaran utang Filipina yang terutang kepada AS untuk perlindungan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan aksi iklim.

Pada 2015, Kemenkeu AS juga mulai memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Keuangan Filipina untuk membantu meningkatkan likuiditas dan ketahanan pasar utang domestik Filipina.

Hal ini membuka jalan bagi sistem dealer utama yang lebih baik, instrumen manajemen liabilitas baru, serta infrastruktur pasar keuangan modern untuk surat berharga negara.

"Filipina memiliki prospek ekonomi yang kuat, dengan reformasi yang ramah bisnis," ujar Recto seperti dilansir philstar.com. (rig)