Ilustrasi. (sumber: www.football.london)
LONDON, DDTCNews - Mantan menteri olahraga Inggris, Tracey Crouch, merilis dokumen yang berisi rekomendasi perubahan regulasi kompetisi sepak bola. Dokumen ini mencakup usulan pengenaan pajak transfer pemain.
Crouch menyusun laporan setebal 162 halaman bersama dengan 11 orang, termasuk mantan manajer klub Premier League dan para pemangku kepentingan dalam industri sepak bola Inggris. Laporan tersebut berisi 47 rekomendasi yang sebagian besar merombak ketentuan keuangan klub sepak bola.
"Pengawasan aturan keuangan akan diatur melalui regulator independen untuk mengatasi konflik kepentingan yang selama ini terjadi saat pengawasan dilakukan oleh liga dengan anggota yang berasal dari klub," katanya dikutip pada Kamis (25/11/2021).
Anggota parlemen dari Partai Konservatif itu mengatakan salah satu rekomendasi kebijakan adalah memperkenalkan pajak atas transfer pemain. Menurutnya, proposal pajak transfer pemain mirip dengan pajak solidaritas yang dibayar oleh orang kaya.
Pungutan pajak transfer pemain hanya berlaku pada klub yang berkompetisi di kasta tertinggi, Premier League. Hasil pungutan kemudian didistribusikan kepada klub yang berada pada tingkat ketiga dan keempat.
"Ini akan menjadi biaya yang relatif mudah untuk klub Premier League, karena mereka memiliki keuntungan finansial yang lebih tinggi dibandingkan liga lain di Eropa," terangnya.
Proposal pajak transfer pemain ditetapkan dengan tarif sebesar 10% saat klub mendatangkan pemain dari luar Inggris atau sesama klub Premier League. Proyeksi penerimaan dari pajak transfer pemain ini bisa mencapai £160 juta per musim.
"Pembayaran senilai £160 juta akan memastikan klub tingkat ketiga dan keempat menjaga keuangan dan dapat membangun 280 lapangan baru bagi tim lokal," imbuhnya seperti dilansir football.london. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.