KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Diperpanjang Hingga 1 November, Bioskop Boleh Buka 70%

Dian Kurniati | Senin, 18 Oktober 2021 | 17:24 WIB
PPKM Diperpanjang Hingga 1 November, Bioskop Boleh Buka 70%

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (18/10/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama dua pekan ke depan, yaitu mulai 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan tren kasus positif Covid-19 terus menurun, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah pun memutuskan menambah wilayah yang menerapkan PPKM level 1, setelah diujicobakan di Kota Blitar, Jawa Timur.

"Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok ada 54 kabupaten/kota [PPKM] di level 2 dan 9 kabupaten/kota di level 1," katanya, Senin (18/10/2021).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Luhut menuturkan kasus aktif Covid-19 telah turun di kisaran 18.000 kasus. Menurutnya, kondisi itu jauh membaik dibandingkan dengan situasi puncak penyebaran varian delta pada 15 Juli 2021 yang mencapai 570.000 kasus.

Saat ini, lanjutnya, presiden memutuskan mengubah ketentuan syarat vaksinasi dalam penurunan level PPKM. Jika selama ini target vaksinasi di sejumlah kota/kabupaten dihitung secara aglomerasi, kini diubah berdasarkan pencapaian kabupaten/kota masing-masing.

Menurut Luhut, level PPKM pada setiap kabupaten/kota dapat diturunkan setelah memenuhi syarat yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dia juga menambahkan sejumlah penyesuaian pada perpanjangan PPKM kali ini.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Pertama, tempat permainan anak di mal atau pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten/kota dengan PPKM level 2. Namun, pemerintah mensyaratkan tempat permainan anak mencatat nomor telepon dan alamat orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing.

Kedua, kapasitas bioskop pada kabupaten/kota PPKM level 2 dan 1 dinaikkan menjadi 70%. Anak-anak juga diperkenankan masuk bioskop pada kota dengan PPKM level 1 dan 2.

Ketiga, sopir angkutan logistik yang sudah divaksin dua dosis dapat menggunakan tes antigen untuk beraktivitas. Hasil tes antigen berlaku selama 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik, tetapi pemerintah juga memberlakukan random testing di perjalanan.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Keempat, anak-anak dengan usia di bawah 12 tahun boleh masuk tempat wisata di kabupaten/kota PPKM level 2 asalkan menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi, dengan didampingi orang tua.

Kelima, uji coba tempat wisata di kabupaten/kota PPKM level 3 akan ditambah sesuai dengan izin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wisata air juga dapat dibuka pada kabupaten/kota PPKM level 2 dan 1.

Dengan berbagai penyesuaian, Luhut mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi.

Baca Juga:
Dorong Obligasi Daerah, Kemenko Perekonomian Kerja Sama dengan IFC

"Karena kita masih berjaga-jaga terhadap kemungkinan gelombang ketiga yang mungkin terjadi pada Natal dan tahun baru mendatang," ujarnya.

Jika libur Natal dan tahun baru dapat terlewati tanpa ada lonjakan kasus Covid-19, Luhut meyakini Indonesia sudah bisa memasuki fase endemi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

21 Oktober 2021 | 12:11 WIB

Semoga kebijakan ini membawa angin segar bagi para pengusaha bioskop dan sektor lain yang terdampak PPKM karena Covid 19.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah