KEBIJAKAN PAJAK

PPh atas Pembelian Barang Diskon oleh Pegawai, Begini Penegasan DJP

Muhamad Wildan | Minggu, 11 Agustus 2024 | 16:00 WIB
PPh atas Pembelian Barang Diskon oleh Pegawai, Begini Penegasan DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dalam Nota Dinas No. ND-14/PJ/PJ.02/2024, DJP memberikan penegasan mengenai pemberian kenikmatan berupa fasilitas pengurangan harga atau diskon dari pemberi kerja kepada pegawai. Setidaknya ada 3 skema pemberian diskon tersebut.

Pertama, diskon khusus pegawai atas pembelian barang produksi atau barang dagangan pemberi kerja. Adapun fasilitas diskon tersebut termasuk cakupan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika memenuhi kondisi tertentu.

"Bagi diskon khusus pegawai…, jumlah yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja untuk membeli barang produksi dan/atau barang dagangan milik pemberi kerja lebih rendah daripada harga pokok penjualan barang produksi dan/atau barang dagangan dimaksud," bunyi ND-14/PJ/PJ.02/2024, dikutip pada Minggu (11/8/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dalam skema pertama tersebut, objek PPh-nya ialah sebesar selisih lebih dari harga pokok penjualan (HPP) barang produksi atau barang dagangan setelah dikurangi jumlah dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja.

Kedua, pemberian pinjaman khusus kepada pegawai dengan suku bunga di bawah suku bunga pinjaman yang dipublikasikan untuk umum.

Pinjaman khusus ini termasuk dalam cakupan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika nilai bunga yang dibayarkan pegawai ke pemberi kerja lebih rendah dari nilai biaya bunga yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk memperoleh dana simpanan yang disalurkan kepada pegawai tersebut.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Dalam skema kedua tersebut, objek PPh-nya ialah sebesar selisih lebih dari nilai biaya bunga yang dikeluarkan oleh pemberi kerja (cost of fund) setelah dikurangi nilai bunga pinjaman yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja.

Ketiga, pemberian opsi kepada pegawai untuk membeli saham pemberi kerja pada harga dan waktu tertentu di masa depan.

Pemberian opsi ke pegawai merupakan imbalan sehubungan pekerjaan bila harga tertentu yang dibayarkan pegawai untuk membeli saham lebih rendah dari: nilai biaya yang dikeluarkan pemberi kerja untuk mengakuisisi saham beredar; atau nilai nominal saham ditambah dengan biaya penerbitan saham.

Dalam skema tersebut, objek PPh-nya ialah sebesar selisih lebih dari nilai biaya yang dikeluarkan pemberi kerja untuk mengakuisisi saham beredar dikurangi harga tertentu yang dibayar pegawai untuk melaksanakan opsi pembelian saham; atau selisih lebih dari nilai nominal saham ditambah dengan biaya penerbitan saham setelah dikurangi harga tertentu yang dibayar pegawai untuk melaksanakan opsi pembelian saham. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja