PP 49/2022 Terbit, DJP Sebut Evaluasi Fasilitas PPN Dilakukan Dinamis

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan secara dinamis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49/2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan evaluasi mengenai fasilitas pajak dilakukan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (PKEM BKF). Evaluasi pun dapat dilakukan kapan saja apabila diperlukan.

"Logikanya, dia akan selalu mengkaji itu, dengan kegiatan-kegiatan ekonomi secara makro. Jadi kalau ditanya apakah sebulan sekali dilihat, 2 bulan sekali dilihat, dia dinamis sifatnya," katanya, dikutip pada Minggu (18/12/2022).

Neilmaldrin menuturkan pemerintah selama ini memang melakukan kajian terhadap fasilitas pajak yang diberikan kepada masyarakat. Kajian tersebut bakal mempertimbangkan berbagai parameter makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Melalui PP 49/2022 yang menjadi aturan turunan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah memberikan fasilitas PPN dibebaskan dan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Pasal 30 ayat (1) PP 49/2022 menyatakan fasilitas bebas PPN atau PPN tidak dipungut yang diberikan bersifat sementara atau selamanya. Fasilitas tersebut akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Evaluasi terhadap fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN tidak dipungut dilakukan oleh menteri keuangan. Simak 'DJP Sampaikan Poin-Poin yang Diatur PP 49/2022 tentang Fasilitas PPN'

Berdasarkan hasil evaluasi, impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dapat dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (rig)