FILIPINA

Potensi Pajak Miliaran, Usulan Legalisasi Sabung Ayam Online Ditolak

Dian Kurniati | Sabtu, 20 November 2021 | 07:30 WIB
Potensi Pajak Miliaran, Usulan Legalisasi Sabung Ayam Online Ditolak

Ilustrasi sabung ayam. (Foto: Pixabay/FILE PHOTO/MANILA BULLETIN)

MANILA, DDTCNews - Sejumlah anggota parlemen Filipina menolak usulan legalisasi waralaba (franchise) judi sabung ayam online walaupun terdapat potensi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan negara.

Wakil Distrik 6 Manila Benny Abante menentang ide tersebut karena menilai pengusaha waralaba sabung ayam online akan mengeruk keuntungan lebih besar ketimbang pajak yang diperoleh negara. Di sisi lain, dia khawatir kemiskinan akan meningkat karena banyak masyarakat kecanduan judi.

"Hal ini dapat menambah jumlah keluarga yang hancur karena kecanduan judi," katanya, dikutip Sabtu (20/11/2021).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Usulan legalisasi waralaba sabung ayam online bergulir karena terdapat anggota parlemen yang menilai keberadaannya perlu diatur dan membayar pajak kepada negara. Perusahaan seperti Visayas Cockers Club, Inc. juga telah bersiap membuka waralaba sabung ayam online di Filipina.

Anggota parlemen Arnolfo Teves Jr. menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut karena perusahaan hanya akan diizinkan mendirikan platform sabung ayam online di area yang telah diizinkan. Menurutnya, legalisasi diperlukan agar negara dapat mengontrol bisnis sabung ayam online di masyarakat.

Dia juga menilai waralaba sabung ayam akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin mencari nafkah di sana.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Kalau pun tidak diatur, [bisnis itu] akan tetap berjalan. Jadi lebih baik diatur untuk melegitimasi penghidupan yang ada di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite Keuangan Joey Salceda memperkirakan pemerintah dapat memperoleh sekitar P3 miliar atau sekitar Rp850 miliar pajak dan P5 miliar atau Rp1,41 triliun sebagai pembayaran kepada Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Diskusi tentang waralaba sabung ayam online juga terjadi secara kebetulan di Senat saat pembahasan anggaran Komisi Olahraga Filipina sebelum pleno. Dalam rapat, Senator Francis Tolentino mengusulkan agar Komisi Olahraga Filipina dapat meningkatkan anggarannya dengan mencari tambahan penerimaan atau dengan cara yang lebih kreatif, seperti pajak dari waralaba sabung ayam elektronik.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Meski demikian, dia belum menentukan sikap atas polemik tersebut. "Saya telah mendengar bisikan bahwa saya harus membuat mosi untuk argumentasi yang saya dukung. Tapi harus ada keadilan agar Komisi Olahraga Filipina benar-benar mendapatkan apa yang seharusnya ada di sana," katanya dilansir newsinfo.inquirer.net.

Pada akhir 2020, kongres menyepakati legalisasi sabung ayam online dengan pengenaan pajak sebesar 5% atas pendapatan kotor yang diperoleh dari aktivitas taruhan di luar situs judi online berlisensi lokal. Legalisasi judi sabung ayam online dinilai dapat menghilangkan kebingungan masyarakat dan pemerintah mengenai ketentuan perpajakannya.

Walaupun akhirnya disetujui, sejumlah anggota parlemen sempat menyatakan keprihatinannya atas legalisasi sabung ayam online tersebut. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra