PNBP 2025 Ditargetkan Lebih Rendah 8% dari Outlook 2024, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada RAPBN 2025 senilai Rp505,4 triliun atau lebih rendah 8% dari outlook 2024.

Dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 menyatakan penurunan ini sejalan dengan moderasi harga komoditas. Meski demikian, pemerintah akan tetap melakukan langkah optimalisasi PNBP pada tahun depan.

"Dalam rangka pencapaian target PNBP tersebut, kebijakan PNBP tahun 2025 akan diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas serta terjangkau bagi masyarakat," bunyi dokumen tersebut, dikutip pada Rabu (21/8/2024).

Dalam dokumen tersebut telah dijelaskan kinerja PNBP 2024 yang sedang mengalami tekanan cukup besar sejak awal tahun. Tren pelemahan harga komoditas global yang terjadi sejak 2023 sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja PNBP.

Hal ini dapat terlihat dari realisasi PNBP semester I/2024 yang terkontraksi sebesar 4,5% jika dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kinerja pendapatan SDA akibat penurunan lifting minyak bumi dan gas bumi, serta termoderasinya harga komoditas minerba terutama batu bara di pasar internasional.

Namun demikian, penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) mengalami kinerja yang positif didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN.

Pemerintah pun berusaha melakukan mitigasi risiko terkait ketercapaian target PNBP di tengah berbagai tantangan moderasi harga. Wujud mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui penyempurnaan regulasi dengan merevisi 3 PP turunan UU 9/2018 tentang PNBP, penguatan pengawasan atas regulasi terkait tarif dan penggunaan PNBP, serta pembangunan data analitik dan profil risiko pelaku usaha dan satker, pengembangan kapasitas SDM.

Selain itu, ada upaya digitalisasi dan simplifikasi sistem layanan PNBP melalui sistem terpadu termasuk implementasi automatic blocking system (ABS) dan perluasan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) ke sektor lainnya.

Pada dokumen juga tertulis beberapa kebijakan umum PNBP yang akan dilaksanakan pada 2025. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kedua, optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, agent of development, persepsi investor, regulasi, dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

Ketiga, peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/barang milik negara.

Keempat, peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi serta informasi (digitalisasi). (sap)