Optimalkan Penerimaan, Pemerintah Diminta Perketat Awasi Perbatasan

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid meminta pemerintah memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara.

Jazilul mengatakan lalu lintas barang secara ilegal sering terjadi di wilayah perbatasan. Misal, Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan 9 pintu resmi dan ratusan jalur ilegal.

"Ada lebih dari 200 jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan barang, termasuk barang ilegal dan penghindaran pajak," katanya, dikutip pada Sabtu (30/11/2024).

Jazilul mengatakan kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas perdagangan ilegal di wilayah perbatasan masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Masuknya barang ilegal ini dapat merugikan ekonomi sekaligus mengancam keamanan nasional.

Menurutnya, perdagangan ilegal ini tidak terbatas pada barang berbahaya seperti narkotika, tetapi juga berbagai barang konsumsi. Apabila masuk secara ilegal, berarti barang tersebut tidak memenuhi ketentuan kepabeanan termasuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dia menjelaskan pemerintah perlu menambah alokasi sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di daerah perbatasan. Selain itu, pengawasan terhadap barang masuk secara ilegal juga perlu didukung dengan teknologi seperti pengawasan berbasis sinyal dan satelit.

"Jika jalur-jalur ilegal ini bisa ditutup, potensi penerimaan negara dari sektor ini akan meningkat signifikan," ujarnya.

Jazilul menyebut wilayah perbatasan juga menjadi pintu gerbang ekonomi suatu negara. Apabila dikelola dengan baik, kegiatan ekspor-impor melalui wilayah perbatasan juga dapat menjadi sumber penerimaan baru bagi negara, baik dari sisi pajak, bea masuk, dan bea keluar. (sap)