PMK 105/2023

PMK Penindakan Barang yang Diduga terkait Terorisme atau KLN Direvisi

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 20 Oktober 2023 | 11:35 WIB
PMK Penindakan Barang yang Diduga terkait Terorisme atau KLN Direvisi

Salinan PMK 105/2023. 

JAKARTA, DDTCNews – Pejabat Bea dan Cukai kini dapat menindak barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara (KLN) berdasarkan pada hasil pengolahan informasi secara mandiri.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 105/2023. Beleid yang diterbitkan pada 5 Oktober 2023 ini merupakan revisi dari PMK 81/2021. Revisi ketentuan di antaranya untuk menyempurnakan ruang lingkup bukti permulaan atas tindakan terorisme dan/atau KLN.

“Untuk menyempurnakan ruang lingkup bukti permulaan dan rincian jenis barang yang berfungsi ganda dan meningkatkan pengawasan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau KLN,” bunyi pertimbangan PMK 105/2023, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

PMK 105/2023 juga memberikan peluang bagi pejabat Bea dan Cukai untuk meminta konfirmasi kepada kementerian/lembaga yang berwenang apabila bukti permulaan merupakan hasil pengolahan informasi secara mandiri.

Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan terdahulu. Sebab, dalam PMK 81/2021, hasil pengolahan informasi oleh pejabat Bea dan Cukai perlu divalidasi oleh kementerian/lembaga terkait yang membidangi urusan penanggulangan terorisme dan/atau KLN.

Adapun terorisme, dalam konteks ini, adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas sehingga dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Tindakan terorisme tersebut juga mengacu pada perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, serta politik atau gangguan keamanan.

Sementara itu, KLN adalah kejahatan di 2 negara atau lebih serta melampaui batas teritorial 1 negara atau lebih yang pelakunya atau korbannya merupakan warga negara di negara berbeda dengan motivasi untuk memperoleh manfaat keuangan atau materiil lainnya.

KLN dapat meliputi kejahatan di berbagai bidang, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika, hak kekayaan intelektual, lingkungan hidup dan kehutanan, serta benda cagar budaya.

Baca Juga:
Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Pemerintah telah memberikan wewenang kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penindakan atas barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara tersebut.

Penindakan tersebut dapat dilakukan dalam 4 bentuk. Pertama, penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut. Kedua, pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau orang.

Ketiga, penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut. Keempat, penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut. Penindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan.

Baca Juga:
Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

Bukti permulaan, dalam konteks ini, adalah data dan/atau informasi mengenai keadaan, perbuatan dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda dalam lingkup kewenangan administratif yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan tindakan terorisme dan/atau KLN.

Selain berdasarkan hasil pengolahan informasi, bukti permulaan tersebut juga dapat berasal dari informasi intelijen yang berasal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan penanggulangan terorisme dan/atau KLN.

Tidak hanya soal bukti permulaan, PMK 105/2023, juga memberikan mandat kepada dirjen Bea dan Cukai untuk menetapkan perincian bahan potensial yang diduga terkait dengan tindakan terorisme. Adapun PMK 105/2023 akan efektif berlaku pada 12 November 2023. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Selasa, 28 Januari 2025 | 13:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Istri Gabung NPWP dengan Suami, Bagaimana Login Coretax sebagai PIC?

Senin, 03 Februari 2025 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

Pedoman Dokumentasi Transfer Pricing bagi Perusahaan Multinasional

Senin, 03 Februari 2025 | 11:54 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Diskon Tarif Listrik, Januari 2025 Alami Deflasi 0,76 Persen

Senin, 03 Februari 2025 | 11:30 WIB CORETAX SYSTEM

Daftar Role Akses Coretax DJP Bertambah! Simak di Sini Lengkapnya

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025