PMK 15/2022

PMK Baru! Sri Mulyani Kenakan Bea Masuk Antidumping Produk Baja China

Dian Kurniati | Rabu, 09 Maret 2022 | 14:45 WIB
PMK Baru! Sri Mulyani Kenakan Bea Masuk Antidumping Produk Baja China

Tampilan depan dokumen PMK 15/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur pengenaan bea masuk antidumping atas impor produk baja jenis Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) asal China.

Sri Mulyani dalam pertimbangan PMK 15/2022 menyatakan kebijakan itu didasarkan pada hasil penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) Kemendag. Hasil penyelidikan KADI membuktikan telah terjadi kebijakan dumping atas impor baja HRC Alloy asal China.

"Sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri," bunyi penggalan pertimbangan pada PMK 15/2022, dikutip Rabu (9/3/2022).

Baca Juga:
Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pasal 1 PMK 15/2022 menyebut bea masuk antidumping dikenakan terhadap impor produk baja HRC Alloy dari China yang termasuk dalam pos tarif ex. 7225.30.90. Bea masuk antidumping itu berlaku pada produk dengan kandungan Boron (B) 0,0008%-0,003%; atau memiliki kandungan Boron (B) 0,0008%-0,003% dan Titanium (Ti) s 0,025%.

Kemudian, Pasal 2 beleid itu memerinci daftar perusahaan eksportir dan/atau eksportir produsen produk yang dikenakan bea masuk antidumping dengan besaran tarif yang bervariasi. Besaran bea masuk antidumping tersebut diatur sebesar 4,2% hingga 50,2%.

Pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan atas bea masuk umum (most favoured nation) yang telah dikenakan, atau tambahan atas bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas impor dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan atas bea masuk umum (most favoured nation).

Besaran bea masuk antidumping berlaku sepenuhnya terhadap barang impor baja HRC Alloy yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor baja HRC Alloy asal China berlaku selama 5 tahun terhitung sejak berlakunya PMK 15/2022 ini.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

"Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 21 hari terhitung sejak tanggal diundangkan [22 Februari 2022]," bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK 15/2022.

Sebelumnya, KADI memulai penyelidikan antidumping atas barang impor baja HRC Alloy asal China pada 3 Maret 2020. Penyelidikan itu dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang mewakili industri barang sejenis di dalam negeri.

Periode penyelidikannya adalah 1 Juli 2016-Juni 2019, dengan total impor baja HRC Alloy Indonesia pada periode tersebut mencapai 1,53 juta ton. Sebagian besar impor tersebut besar berasal dari China, yakni sebanyak 1,14 juta ton atau 74,7% dari total impor. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 104/2024

Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Jumat, 20 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, DJBC Tawarkan Fasilitas Kepabeanan

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP