PMK 154/2022

PMK Baru! Ekspor Sawit Masih Bebas Pungutan Sampai 31 Desember

Dian Kurniati | Rabu, 09 November 2022 | 09:30 WIB
PMK Baru! Ekspor Sawit Masih Bebas Pungutan Sampai 31 Desember

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 154/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/2022 yang memperpanjang relaksasi tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) hingga Desember 2022.

Dalam bagian pertimbangan PMK 154/2022, perpanjangan relaksasi tersebut merupakan usulan dari Sekretariat Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) Kelapa Sawit.

"Bahwa usulan tarif layanan BLU BPDP Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-81/MK.5/2022…telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai," bunyi salah satu pertimbangan PMK 154/2022, dikutip pada Rabu (9/11/2022).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Tarif pungutan dikenakan sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BPDP Kelapa Sawit. Tarif pungutan itu ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO dengan mengacu pada harga referensi yang ditetapkan menteri perdagangan.

Melalui PMK 130/2022, pemerintah seharusnya mulai mengenakan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya mulai 1 November 2022. Dalam hal ini, hanya tandan buah segar (TBS) yang akan tetap dibebaskan dari pungutan ekspor.

Namun, dengan PMK 154/2022, pemerintah mengubah lampiran I terkait dengan tarif layanan BLU BPDP Kelapa Sawit. Ketika harga CPO kurang dari US$800 per ton sampai dengan 31 Desember 2022 maka tarif pungutan ekspornya tetap US$0.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Tarif pungutan akan berubah apabila harga CPO naik menjadi sama atau lebih dari US$800 per ton sampai dengan 31 Desember 2022. Tarif pungutan ekspor untuk CPO akan berkisar US$85 hingga US$240 per ton.

Mulai 1 Januari 2023, tarif pungutan ekspor pada CPO juga akan kembali berubah. Terdapat 17 kelompok tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya berdasarkan harga referensi.

Ketika harga CPO di bawah atau sama dengan US$680 per ton, tarif pungutan ekspornya senilai US$55 per ton. Tarif tersebut akan meningkat jika harga referensi CPO lebih mahal, hingga mencapai US$240 per ton apabila harganya di atas US$1.430 per ton.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan kebijakan tarif pungutan ekspor US$0 menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional.

Dia menyebut tarif pungutan ekspor US$0 dilanjutkan hingga Desember 2022 karena harga CPO masih di kisaran US$713/metric ton (MT). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?