INDUSTRI MANUFAKTUR

PMI Manufaktur Indonesia Naik, Menperin Sebut Pemulihan Berlanjut

Dian Kurniati | Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
PMI Manufaktur Indonesia Naik, Menperin Sebut Pemulihan Berlanjut

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendengar penjelasan dari Chief Production Officer PT Hartono Istana Teknologi Ketut Wihardika saat melakukan kunjungan kerja di Semarang, Senin (22/6/2020). (foto: Kemenperin)

JAKARTA, DDTCNews – IHS Markit melaporkan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2020 berada pada level 46,9, membaik dibandingkan dengan performa pada bulan sebelumnya 39,1.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perbaikan posisi PMI manufaktur Indonesia tersebut disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan bisnis terhadap kondisi pasar yang lebih normal. Posisi PMI pada Juli 2020 juga menjadi yang tertinggi sejak bulan Februari lalu.

"Peningkatan PMI menunjukkan industri dalam negeri terus mengalami pemulihan. Kita sudah melihat adanya pertumbuhan dan berangsur-angsur rebound selama masa pandemi ini," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Agus meyakini PMI manufaktur Indonesia masih akan terus membaik hingga ke titik ekspansif (level 50) seiring pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi, seperti yang terjadi pada Februari 2020 di level 51,9.

Menurutnya, bukti pemulihan ekonomi terlihat dari capaian investasi di sektor industri pada semester I/2020 yang masih menunjukkan pertumbuhan. Realisasi investasi di sektor industri pada sektor industri tercatat 129,6 triliun atau tumbuh 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp104,6 triliun.

Pada periode tersebut, industri pengolahan nonmigas juga tetap konsisten menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Total nilai pengapalan produk sektor manufaktur mampu menembus hingga US$60,76 miliar atau menyumbang 79,52% dari keseluruhan angka ekspor nasional yang mencapai US$76,41 miliar.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Pemerintah, lanjut Agus, akan terus berusaha meningkatkan kepercayaan investor mengenai iklim usaha di Indonesia yang kembali kondusif. Salah satunya dengan memberikan berbagai stimulus atau insentif untuk pelaku membantu sektor industri di dalam negeri yang sedang menghadapi situasi pandemi.

Saat ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Selain itu, Agus tengah mengupayakan tambahan stimulus berupa penurunan harga gas dan fasilitas keringanan biaya listrik bagi sektor industri. "Usulan tersebut dilakukan sebagai upaya membantu sektor industri agar tetap survive atau dapat beroperasional secara lebih efisien," ujarnya.

Meski demikian, dia memastikan perusahaan yang beroperasi di tengah pandemi menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan virus Corona. Menurutnya, kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu menjadi upaya pencegahan agar sektor industri manufaktur tidak menjadi klaster penyebaran virus Corona. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN