AUSTRALIA

PM Australia Ke KTT G20, Ini yang Dibahas

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 September 2016 | 16:05 WIB
PM Australia Ke KTT G20, Ini yang Dibahas

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia menyatakan akan mati-matian melawan praktek penghindaran pajak global yang kerap dilakukan oleh raksasa multinasional di dunia melalui pertemuan di G20 yang berlangsung selama dua hari di Tiongkok.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengungkapkan perlu aksi yang jauh lebih mengigit dalam menghadapi penghindaran pajak dibandingkan dengan yang sudah dilakukan sekarang.

“Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menghentikan aliran dana gelap dan aktivitas ilegal, serta mengamankan penerimaan negara,” ungkapnya pada The Weekend Australian, Sabtu (3/9) lalu.

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Agenda utama Malcolm pada pertemuan ini adalah mengajak anggota G20 agar berpikir lebih keras dalam memecahkan permasalahan penghindaran pajak. Dia juga akan mempromosikan dua hal penting yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, yakni perdagangan dan inovasi.

“Saya akan bekerja bersama rekan-rekan dari negara G20 lainnya untuk membangun sistem perdagangan global yang lebih baik, karena kita belum pernah memiliki perjanjian multilateral yang komprehensif sejak tahun 1995,” ujarnya dalam tulisan tersebut.

Namun, seperti dilansir skysnews.com, asisten Kementerian Keuangan Andrew Leigh merasa Malcolm akan mengalami kesulitan mengeksekusi hal-hal yang didiskusikan dalam rapat tersebut di Australia.

“Malcolm seperti tidak punya landasan yang kuat untuk memerangi praktek penghindaran pajak di rumahnya sendiri. Seharusnya dengan adanya kasus Uni Eropa dengan Apple, sudah saatnya Ditjen Pajak Australia menerapkan strategi bagi perusahaan multinasional asal Australia,” ujarnya.(Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Rabu, 11 September 2024 | 16:30 WIB ISTILAH EKONOMI

Praktik Moonlighting di Dunia Kerja, Kamu Termasuk?

Rabu, 21 Agustus 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kepada DPR, Sri Mulyani Beberkan Strategi Tingkatkan Tax Ratio

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN