AUSTRALIA

PM Australia Ke KTT G20, Ini yang Dibahas

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 September 2016 | 16:05 WIB
PM Australia Ke KTT G20, Ini yang Dibahas

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia menyatakan akan mati-matian melawan praktek penghindaran pajak global yang kerap dilakukan oleh raksasa multinasional di dunia melalui pertemuan di G20 yang berlangsung selama dua hari di Tiongkok.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengungkapkan perlu aksi yang jauh lebih mengigit dalam menghadapi penghindaran pajak dibandingkan dengan yang sudah dilakukan sekarang.

“Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menghentikan aliran dana gelap dan aktivitas ilegal, serta mengamankan penerimaan negara,” ungkapnya pada The Weekend Australian, Sabtu (3/9) lalu.

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Agenda utama Malcolm pada pertemuan ini adalah mengajak anggota G20 agar berpikir lebih keras dalam memecahkan permasalahan penghindaran pajak. Dia juga akan mempromosikan dua hal penting yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, yakni perdagangan dan inovasi.

“Saya akan bekerja bersama rekan-rekan dari negara G20 lainnya untuk membangun sistem perdagangan global yang lebih baik, karena kita belum pernah memiliki perjanjian multilateral yang komprehensif sejak tahun 1995,” ujarnya dalam tulisan tersebut.

Namun, seperti dilansir skysnews.com, asisten Kementerian Keuangan Andrew Leigh merasa Malcolm akan mengalami kesulitan mengeksekusi hal-hal yang didiskusikan dalam rapat tersebut di Australia.

“Malcolm seperti tidak punya landasan yang kuat untuk memerangi praktek penghindaran pajak di rumahnya sendiri. Seharusnya dengan adanya kasus Uni Eropa dengan Apple, sudah saatnya Ditjen Pajak Australia menerapkan strategi bagi perusahaan multinasional asal Australia,” ujarnya.(Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

Kamis, 21 November 2024 | 14:18 WIB LITERATUR PAJAK

Intip Perbedaan antara OECD Model dan UN Model

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor