AUSTRALIA

PM Australia Ke KTT G20, Ini yang Dibahas

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 September 2016 | 16:05 WIB
PM Australia Ke KTT G20, Ini yang Dibahas

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia menyatakan akan mati-matian melawan praktek penghindaran pajak global yang kerap dilakukan oleh raksasa multinasional di dunia melalui pertemuan di G20 yang berlangsung selama dua hari di Tiongkok.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengungkapkan perlu aksi yang jauh lebih mengigit dalam menghadapi penghindaran pajak dibandingkan dengan yang sudah dilakukan sekarang.

“Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menghentikan aliran dana gelap dan aktivitas ilegal, serta mengamankan penerimaan negara,” ungkapnya pada The Weekend Australian, Sabtu (3/9) lalu.

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Agenda utama Malcolm pada pertemuan ini adalah mengajak anggota G20 agar berpikir lebih keras dalam memecahkan permasalahan penghindaran pajak. Dia juga akan mempromosikan dua hal penting yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, yakni perdagangan dan inovasi.

“Saya akan bekerja bersama rekan-rekan dari negara G20 lainnya untuk membangun sistem perdagangan global yang lebih baik, karena kita belum pernah memiliki perjanjian multilateral yang komprehensif sejak tahun 1995,” ujarnya dalam tulisan tersebut.

Namun, seperti dilansir skysnews.com, asisten Kementerian Keuangan Andrew Leigh merasa Malcolm akan mengalami kesulitan mengeksekusi hal-hal yang didiskusikan dalam rapat tersebut di Australia.

“Malcolm seperti tidak punya landasan yang kuat untuk memerangi praktek penghindaran pajak di rumahnya sendiri. Seharusnya dengan adanya kasus Uni Eropa dengan Apple, sudah saatnya Ditjen Pajak Australia menerapkan strategi bagi perusahaan multinasional asal Australia,” ujarnya.(Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

Kamis, 21 November 2024 | 14:18 WIB LITERATUR PAJAK

Intip Perbedaan antara OECD Model dan UN Model

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP