Perajin membuat kerajinan gelas dari bahan bambu di Imah Kreasi Awi, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (5/4/2021). Pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi kepada UMKM dengan meningkatkan program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari semula Rp50 juta menjadi Rp100 juta sebagai bagian program paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.
JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyebutkan kenaikan nilai plafon kredit usaha rakyat (KUR) dalam meningkatkan pembiayaan pada sektor UMKM harus dibarengi dengan kebijakan lainnya.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan nilai plafon KUR yang naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta merupakan insentif yang cukup baik bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
"Pemerintah sudah bagus memberikan komitmen dengan mengeluarkan regulasi dan insentif di sektor ini, karena sektor UKM inilah yang akan memberikan daya ungkit optimal terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya dalam keterangan resmi dikutip Selasa (6/4/2021).
Ajib menilai peningkatan plafon kredit juga harus dibarengi dengan memperluas basis UKM yang mendapatkan fasilitas KUR. Bila tidak, plafon KUR yang baru dikhawatirkan justru dinikmati debitur lama yang menjadi bagian dari ekosistem bisnis.
Menurutnya, masih banyak pelaku UKM yang belum tersentuh layanan perbankan khususnya fasilitas kredit. Untuk itu, perlu adanya kebijakan lanjutan dari pemerintah dalam mendorong perbankan agar melakukan ekstensifikasi basis debitur.
"Pemerintah seharusnya lebih mendorong agar perbankan melakukan ekstensifikasi debitur sehingga program KUR ini bisa lebih banyak menjangkau para petani, peternak, nelayan, pedagang dan para UKM yang baru," tutur Ajib.
Dia menilai kenaikan plafon KUR yang tidak diikuti kewajiban ekstensifikasi basis debitur UMKM tidaklah bijaksana. Kelompok usaha yang mendapatkan fasilitas tidak bertambah dan hanya berkutat pada yang sudah masuk kelas ekosistem perbankan.
"Program ini baik dan positif untuk mendorong UKM, tapi cenderung kurang bijaksana jika lebih pro dengan konglomerasi dan ekosistem bisnis yang sudah ada ketimbang pembentukan ekosistem dan debitur baru yang lebih membutuhkan akses KUR yang lebih luas," ujarnya. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.